JABAR EKSPRES – Penjabat(Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif meminta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sesuai dengan prioritas di wilayah.
Jika tidak, pihaknya tak segan-segan tak akan menandatangani rancangan anggaran. Termasuk yang tidak diusulkan dalam Musrenbang Kabupaten Bandung Barat tahun 2025.
“Ada yang acuh dan masa bodoh, karena itu ini untuk meyakinkan para kepala desa dengan program Musrenbang,” jelas Arsan di Cipatat, Jumat (19/1/2024).
Baca Juga:Berkembang Pesatnya Gedebage, Tak Dibarengi dengan Infrastruktur yang BaikDugaan Langgar Aturan Kampanye Ridwan Kamil Dilaporkan ke Bawaslu, Sekjen Golkar: Biarkan ini Berjalan
Ia menilai, program pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) kebanyakan tak terlalu menyentuh atau dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu, Arsan ingin, dalam menyerap informasi dari bawah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Prinsip dasar Musrenbang itu menyerap informasi untuk dibuat sebuah program pembangunan yang nantinya dituangkan dalam RKPD. Jadi kalau RKPD itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat, ngapain harus diprogramkan,” tegasnya.
“Dan saya tidak mau teken, apabila program yang diusulkan tidak sesuai hasil Musrenbang,” tambahnya.
Ia mengatakan, Musrenbang yang selama ini dilaksanakan, terkesan sudah diplot sedemikian rupa. Ia tidak sependapat dengan langkah Perangkat Daerah seperti itu karena tidak menempuh mekanisme.
Oleh karena itu, ia keliling kecamatan untuk memastikan jika Musrenbang yang digelar di tingkat kecamatan sesuai alurnya.
Meski banyak nyinyiran ketika Arsan sering terjun ke masyarakat, ia enggan menanggapinya. “Saya hanya ingin memastikan Musrenbang ini berjalan sesuai aturan. Saya bukan sedang cari muka, tapi ingin memastikan saja,” tandasnya.
Ia juga menegaskan, jika dirinya akan melakukan pengawalan Musrenbang tersebut dari awal hingga akhir. “Saya pastikan biar tidak ada penumpang gelap,” tegasnya.
Baca Juga:Partai PDIP Targetkan Peringkat kedua dalam Pemilu 2024 di Kabupaten BandungDiskusi FGD Citereup: Fokus Atasi Banjir dan Identifikasi Rumah Potensial Roboh
Meski demikian, Arsan menyatakan harus dipahami oleh masyarakat tidak semua program yang diajukan bisa terealisasi. Karena semuanya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Maka, dalam usulan Musrenbang ada skala prioritas sebagai acuan untuk menentukan program yang disetujui.
“Kalau anggarannya nanti kurang, ya kira rapatkan lagi, mana yang tidak termasuk skala prioritas. Sebaliknya kalau anggarannya lebih, bisa menambah program uang diusulkan,” tandasnya. (Wit)