JABAR EKSPRES -Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi menerima aduan dan aspirasi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) terkait kawasan puncak yang terkikis alih fungsi lahan.
Menurutnya, di balik Puncak yang indah nyatanya banyak hal yang harus segera diselesaikan. Antara lain soal lalu lintas, imigran, kerusakan alam, alih fungsi lahan, status kepemilikan tanah, hingga indikasi pembiaran keluhan-keluhan warga.
“Harus ada pemeriksaan secara menyeluruh. Apakah Puncak sudah bergerak ke arah yang benar. Dari sisi regulasi, apakah ada kebijakan-kebijakan yang over lap bahkan melanggar, ” katanya kepada media, Rabu (17/1).
Tak hanya itu, harus juga dilihat dari sisi aktivitas, apakah hanya dieksploitasi saja, apakah anugerah Puncak itu sudah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Nah, buktinya pelaku-pelaku pariwisata saja upahnya di bawah UMR. Jangan sampai Puncak sebagai anugerah itu jadi musibah. Harus dicek ulang,” bebernya.
“Audit alam, audit ekonomi, audit kinerja BUMN, dan seterusnya. Jadi kekisruhan selama ini (di Puncak) jangan ada pembiaran,”sambungnya.
Mulyadi menyampaikan bahwa semua aspirasi warga Puncak telah di tampung untuk dibawa ke gedung parlemen di Senayan.
“Saya sarankan Agara segera audiensi ke DPR RI. Saya siap dampingi. Karena persoalan di Puncak ini terkait banyak komisi maka perlu dibahas lintas komisi,”tuturnya.
Lebih lanjut, legislator asal Kabupaten Bogor itu mengungkapkan, khusus alih fungsi lahan perkebunan teh oleh PTP dan PTPN hingga ratusan hektar hingga menggerus warga asli adalah perbuatan tidak fair.
“Akan kami komunikasikan dengan Komisi VI yang menangani BUMN,”tutupnya.
Sementara itu, warga puncak memasang spanduk raksasa di kawasan perkebunan teh yang menolak aksi-aksi pengrusakan alam dan alih fungsi lahan.
“Kerusakan alam Puncak akibat maraknya KSO yang bar-bar dilakukan oleh PTPN VIII dengan pihak swasta di Kampung Naringgul, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua,” pungkas Sekretaris Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) Ajet Basuni. (SFR).
