JABAR EKSPRES – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar aksi kampanye di Taman Cikapayang, Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah Indonesia membawa suara masyarakat terdampak krisis iklim ke dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31.
Mengusung tema Put Life Before Profit. Recognize Community Rights Now, aksi tersebut menjadi bentuk desakan agar pemerintah tidak sekadar menyampaikan komitmen baru dalam forum internasional, tetapi juga merealisasikan janji-janji iklim yang telah disampaikan pada konferensi sebelumnya.
Baca Juga:Diduga Dipicu Konvoi Pemotor, Keributan di Cigorowek Berujung Pembakaran Dua MotorRuang Kelas Berganti Tenda, Semangat Siswa SDN Cioray Bojonggambir Terap Menyala
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu melibatkan sekitar 20 peserta dari WALHI Jawa Barat, GEMA Kabupaten Bandung, Greenpeace Bandung, dan LBH Bandung.
Mereka membentangkan sejumlah poster berisi pesan perlindungan lingkungan, keadilan iklim, serta pengakuan hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
Staf Pengelolaan Sumber Daya WALHI Jawa Barat, Fariz Abiyyu Putra Wibowo atau Abi, mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya menjadikan COP31 sebagai momentum untuk membuktikan pelaksanaan komitmen sebelumnya, bukan kembali menawarkan janji-janji baru.
Menurutnya, berbagai persoalan lingkungan dan konflik ruang hidup masyarakat masih menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen yang disampaikan pemerintah di tingkat internasional dengan kondisi yang dihadapi masyarakat di lapangan.
“Pemerintah tidak perlu menerbitkan janji-janji manis yang baru ke Antalya. Yang mesti dibawa oleh pemerintah Indonesia adalah jawaban atas suara-suara di tapak yang sampai saat ini masih menuntut hak hidup yang dijanjikan oleh Pemerintah Indonesia pada COP30,” ujar Abi.
Ia menyoroti komitmen pengakuan hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal yang sebelumnya didukung Indonesia dalam COP30. Namun, menurutnya, upaya pengakuan tersebut belum diikuti penyelesaian persoalan regulasi di dalam negeri.
“Di COP30, Pemerintah Indonesia menjanjikan dan mendukung komitmen global untuk mengakui hak tenurial masyarakat adat, tetapi pada kenyataannya RUU Masyarakat Adat masih mandek sampai sekarang,” katanya.
Baca Juga:Politeknik Al Islam Bandung Gelar Pelatihan PPR Radiologi Konvensional Gelombang KeduaSiswa Belajar di Teras akibat Kelas Ambruk, Kapolres Tasikmalaya Langsung Turun Tangan
Selain persoalan masyarakat adat, WALHI Jabar juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, khususnya batu bara. Abi menilai kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan komitmen transisi energi masih menghadapi berbagai tantangan.