BANDUNG – Persidangan perkara perselisihan hubungan industrial antara Firman Perkasa Yudha melawan mantan atasannya, PT Fiako Enjiniring Indonesia (PT FEI), berjalan alot di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (9/11/2026). Dua saksi kunci yang dihadirkan pihak tergugat justru tampil irit bicara dan mencecar majelis hakim dengan jawaban “tidak tahu”.
Dua saksi yang dihadirkan di hadapan majelis hakim pimpinan Dr. Ronald Salnofri BYA tersebut adalah jajaran elit keuangan perusahaan: Direktur Keuangan PT FEI Adrian Priyana dan Manajer Keuangan Hesti Johan.
Sepanjang pemeriksaan, majelis hakim berusaha menguliti detail aturan pengupahan, tunjangan jabatan, hingga dinamika di balik mundurnya Firman. Namun, ruang sidang justru diwarnai kebingungan. Saksi berkali-kali menggeleng dan mengaku tidak tahu saat diminta mengurai ikatan kerja mantan pegawainya itu.
Baca Juga:PA 98: Usut Tuntas Penyadapan Ilegal, Percepat Reformasi PolriCegah Stunting Lewat Permainan, Kader Cihideung Kantongi Metode Penyuluhan Baru
Atmosfer sidang makin memanas ketika majelis hakim memburu alasan pengunduran diri Firman. Saksi yang semula mengaku gelap gulita akhirnya terpojok setelah dicecar serangkaian pertanyaan lanjutan. Saksi lantas berdalih Firman mengundurkan diri karena “kurang nyaman”. Anehnya, begitu ditanya apa yang memicu ketidaknyamanan tersebut, saksi kembali bungkam tanpa jawaban.
Kasus ini sendiri menggelinding ke meja hijau setelah Firman menggugat PT FEI terkait hak-hak ketenagakerjaan yang dinilainya menguap. Tak tanggung-tanggung, Firman menuntut hak pesangon dan kekurangan upah dengan total mencapai Rp86 juta.
Tak Punya Aturan, Gaji Main Atur
Ditemui usai persidangan, Ketua Tim Kuasa Hukum Firman, Prana Yogaswara, S.H., tak mampu menyembunyikan keheranannya atas gestur para saksi tergugat. Sejumlah tabir gelap dinilainya belum terkuak secara benderang.
“Pertama, saat kami cecar soal peraturan perusahaan, ternyata mereka tidak punya. Kedua, terkait pengupahan, mereka tidak mengacu pada SK Gubernur, melainkan murni instruksi internal perusahaan,” cetus Prana yang didampingi timnya: Dito Irawan, S.H., Krisna Anugrah, S.H., dan Rizky Wahyu Putra Pratama, S.H.
Prana menyayangkan ketiadaan Peraturan Perusahaan (PP). Padahal, dokumen formal tersebut merupakan benteng utama yang mengatur hak dan kewajiban buruh-majikan.
Tak hanya itu, Prana menguliti kronologi mengundurnya Firman. Sebelum surat pengunduran diri melayang, Firman ternyata lebih dulu “dipanggil” oleh manajemen dan disodorkan pada buah simalakama: terima pemotongan gaji atau angkat kaki dari perusahaan.