JABAR EKSPRES – Kejaksaan Negeri Kota Banjar melalui Bidang Tindak Pidana Khusus kembali menunjukkan taringnya dalam penegakan hukum pidana khusus. Lembaga ini berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp454.293.600 dari PT AGP terkait kontrak pengadaan jasa tenaga satuan pengamanan pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Tahun 2024 sampai 2026 yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Uang diserahkan langsung oleh perwakilan PT AGP berinisial A.S kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Dr. Erianto di kantor Kejari Kota Banjar, Senin (9/11/2026).
Penyerahan diterima Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar didampingi Kasi Bidang Tindak Pidana Khusus Budi Prakoso, S.H., M.H., tim penanganan perkara Bidang Tindak Pidana Khusus, dan disaksikan pihak BBWS Citanduy yang diwakili Dwi Purnomo. Uang yang diterima langsung disetorkan ke rekening penampungan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku.
Kasus ini terbongkar setelah Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Banjar menindaklanjuti laporan masyarakat tentang kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak. Modusnya, pihak ketiga PT AGP tidak membayarkan beberapa item biaya termasuk BPJS dan lain-lain kepada tenaga keamanan, padahal seluruh dana sudah diserahkan oleh BBWS Citanduy. Dari pendalaman selama lebih kurang satu bulan, ditemukan nilai yang tidak dibayarkan sebesar Rp454.293.600. PT AGP akhirnya mengakui perbuatannya dan bersedia mengembalikan dana tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kota Banjar sebagai penyelamatan keuangan negara. PT AGP juga menyerahkan sekitar Rp24 juta dalam kegiatan penyediaan jasa keamanan di kantor pemerintah lainnya.
Baca Juga:Jadi Tersangka Penganiayaan, 16 Pelajar yang Diamankan Dipulangkan ke Orang TuaJadi Tuan Rumah APLAS 2026, FTSL ITB dan IATPI Dorong Ekonomi Sirkular dan Transformasi Pengelolaan Sampah
Erianto menegaskan bahwa upaya penyelamatan keuangan negara menjadi prioritas dalam pelaksanaan penegakan hukum. Langkah ini sejalan dengan semangat Kejaksaan untuk menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Penyelamatan keuangan negara ini menjadi kontribusi kami dalam menjaga keuangan negara serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Selain pidana khusus, Tim Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Banjar melalui bantuan hukum non litigasi kepada BPKPD Kota Banjar berhasil menagih kekurangan pembayaran pajak PBJT dari objek pajak sebuah resto “S” di Kota Banjar sebesar Rp35.760.758. Realisasi pembayaran masih berjalan sampai akhir Desember 2026. Tim yang sama juga menindaklanjuti temuan BPK untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran pajak reklame dari objek pajak PT KAMI sebesar Rp186.638.750. Setelah beberapa kali pertemuan, PT KAMI bersedia menyelesaikan kekurangan pembayaran pajak reklame dengan rencana realisasi pembayaran dua tahap lima bulan ke depan.