BANDUNG – Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Pengusutan diminta tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi harus mengungkap pihak yang memerintahkan, pelaksana, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Desakan tersebut disampaikan PA 98 menyikapi keterangan Bareskrim Polri terkait dugaan penyadapan ilegal yang turut menyeret mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
PA 98 menilai kasus tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut perlindungan privasi, penyalahgunaan kewenangan aparat, serta keamanan komunikasi pemerintahan. Jika terbukti, penyadapan ilegal bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan ancaman terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Baca Juga:Cegah Stunting Lewat Permainan, Kader Cihideung Kantongi Metode Penyuluhan BaruDaniel Mutaqien Instruksikan Golkar Indramayu Rebut Kembali Kursi Bupati dan Amankan Kemenangan Pemilu 2029
Organisasi yang dipimpin Muhamad Surya Wijaya tersebut menegaskan, proses hukum harus berjalan independen, transparan, dan tidak dipengaruhi kepentingan politik. Asas praduga tak bersalah juga harus tetap dihormati.
PA 98 mengingatkan bahwa hak atas privasi merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Menurut PA 98, penyalahgunaan teknologi penyadapan oleh aparat negara dapat mengancam kebebasan masyarakat, termasuk aktivis, jurnalis, pelaku usaha, dan warga biasa. Karena itu, pengusutan harus memastikan tidak ada pihak yang menggunakan kewenangan negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun pertarungan politik.
Jangan Berhenti pada Pelaksana
PA 98 meminta penyidik menelusuri seluruh rantai komando penggunaan perangkat penyadapan, termasuk pihak yang memerintahkan, membiayai, melaksanakan, dan mengawasi operasionalnya.
Seluruh perangkat, dokumen perintah, catatan akses, serta data elektronik terkait harus diamankan dan diperiksa secara forensik agar tidak terjadi penghilangan atau perubahan barang bukti.
PA 98 juga meminta adanya pengawasan eksternal untuk mencegah konflik kepentingan dalam penyidikan, mengingat perkara tersebut melibatkan sejumlah pejabat kepolisian.
Selain pengusutan pidana, kasus ini dinilai harus menjadi momentum mempercepat reformasi Polri. Pembenahan tidak cukup melalui pergantian pejabat, tetapi harus menyentuh tata kelola institusi, independensi, profesionalisme, serta mekanisme pengawasan penggunaan teknologi penyadapan.
Baca Juga:NUUR+ Fest: Gerakan Anak Muda Jabar Hadirkan Listrik Bersih di MasjidKawal Musda XI Golkar Kota Cirebon, Daniel Mutaqien Targetkan 8 Kursi dan Tepis Isu Munaslub
Tujuh Tuntutan PA 98
Dalam pernyataannya, PA 98 menyampaikan tujuh tuntutan. Pertama, membongkar seluruh dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pihak lainnya, termasuk mengungkap motif serta pihak yang bertanggung jawab.