“Di Desa Cilangari terdapat 7.260 hak pilih. Ya, bila tidak segera dilakukan perbaikan beberapa tokoh masyarakat sudah menyuarakan tak akan menggunakan hak pilihnya,” kata Sabana.
Dikatakannya, jalan poros ini merupakan jalur ekonomi. Bukan hanya oleh warga tiga desa di Kecamatan Gununghalu, tapi juga warga Desa Sukasirna, Kecamatan Campaka Mulya, Kabupaten Cianjur.
“Warga Sirnajaya mengangkut material dan produk pertanian selalu menggunakan akses jalan ini. Jadi memang, ini jalan vital untuk aktivitas ekonomi warga,” sebutnya.
Ia mengungkapkan, Jalan Poros Desa Tegalega Badogo terakhir dibangun atau diaspal pada 2014 dengan menggunakan dana desa.
“Ketika pertama kali saya menjabat kepala desa, kami gunakan dana desa untuk membangun jalan. Mengingat sejak Indonesia merdeka belum pernah sekalipun dilakukan pengaspalan,” ujarnya.
Rencananya, lanjut Sabana, pihak desa akan kembali melakukan perbaikan jalan pada 2020 lalu. Namun, terjadi pandemi Covid-19 yang mengharuskan dana desa digunakan untuk penanganan dampak Covid-19.
“Kami mendapat dana desa sekitar Rp1,6 miliar. Rencananya sebagian dari dana tersebut digunakan untuk perbaikan jalan, namun terjadi pandemi sehingga sekitar Rp800 juta dialihkan ke penanganan dampak Covid-19,” ungkapnya.
Dirinya berharap Jalan Poros Desa Tegalega Badogo, statusnya dijadikan jalan kabupaten agar pemeliharaannya bisa ditangani langsung oleh Pemkab Bandung Barat. Mengingat terbatasnya anggaran desa.
“Sebenarnya, tahun lalu kami sempat mendapatkan secercah harapan. Ketika ada sebuah lembaga yang menyatakan kesiapannya untuk melakukan perbaikan jalan melalui bantuan Presiden (Banpres),” katanya.
“Bukan hanya untuk Cilangari, tapi ada 14 desa lainnya di Kecamatan Gununghalu, Cipongkor, dan Sindangkerta yang dijanjikan sama. Total anggarannya mencapai Rp2,5 miliar, namun sampai lewat tahun 2023 tak lagi kabar kejelasannya,” tukas Sabana. (Wit)