JABAR EKSPRES – Ketahui lebih jelas apa itu pelanggaran pemilu dan contohnya di bawah ini, penting bagi Pengawas TPS (PTPS) dalam Pemilu 2024 mengetahui hal ini.
Sebagaimana yang sudah diketahui, pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu memiliki sejumlah tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
Secara umum, tugas mereka adalah memastikan bahwa proses pemungutan suara di TPS berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencegah terjadinya pelanggaran.
PTPS Pemilu juga dapat melakukan penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu.
BACA JUGA: Cek Tugas PTPS Sebelum dan Saat Pemilu 2024, Ini Jobdesknya!
Apa Itu Pelanggaran Pemilu?
Dikutip dari situs web KPU, pelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum terkait pemilu.
Pelanggaran pemilu dapat berasal dari hasil temuan atau pelaporan. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil dari pengawasan aktif yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Apa Saja Contoh Pelanggaran Pemilu?
Mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu, yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Berikut penjelasannya:
1. Pelanggaran kode etik
Pelanggaran ini merupakan tindakan melanggar etika penyelenggara pemilu terkait dengan sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
Penanganan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, atau rehabilitasi.
2. Pelanggaran administratif
Pelanggaran ini merujuk pada pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu.
Bawaslu bertanggung jawab menangani pelanggaran administratif pemilu, dan keputusannya dapat mencakup perbaikan administrasi, teguran tertulis, pengecualian dari tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu, atau sanksi administratif lainnya sesuai dengan undang-undang pemilu.
BACA JUGA: 5 Ide Kreatif Jawaban Wawancara PTPS Pemilu 2024, Alasan Tertarik Jadi Pengawas TPS
