Jabar Ekspres – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu isu yang hangat diperbincangkan menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan tidak lagi mendukung pembangunan IKN. Pernyataan ini memicu polemik, terutama dari pihak yang mendukung IKN.
Budiman Sudjatmiko, wakil ketua dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menyayangkan sikap Cak Imin. Menurutnya, pembangunan IKN bukan agenda politik jangka pendek, melainkan agenda strategis nasional yang sudah ada sejak era Presiden Soekarno.
“Ini (IKN) adalah agenda strategis nasional yang tidak sepatutnya kita tarik-tarik ke ranah politik jangka pendek,” kata Budiman dikutip dari Antara News.
BACA JUGA: Kaesang Tanggapi Kritikan Anies Soal ‘SGIE’ di Debat Cawapres
“Ini adalah amanat dan harapan berkelanjutan sejak Presiden Soekarno dan selanjutnya,” lanjutnya.
Budiman juga menyayangkan sikap tidak konsisten Cak Imin. Pada awalnya, Cak Imin mendukung pembangunan IKN, namun kemudian berubah sikap saat berlangsungnya kontestasi pilpres 2024.
“Terlalu dini jika menyebut perubahan sikap tersebut sebagai hasil evaluasi. Jika ini tentang investasi, menurut data yang saya peroleh total investasi yang masuk ke IKN sudah lebih dari 40 triliun,” kata Budiman.
Budiman menyebutkan bahwa sudah terdapat beberapa kelompok pengusaha Indonesia yang telah melakukan investasi di proyek-proyek strategis IKN. Menurut Budiman, salah satu faktor penentu yang menjadi daya tarik investor adalah adanya pemerintah dan kekuatan politik di Indonesia yang memiliki komitmen dan memperlihatkan keseriusannya dalam membangun IKN.
BACA JUGA: Pemerintah Berikan Insentif Pajak Bagi Pelaku UMKM yang Berinvestasi di IKN
Selain itu, kata Budiman, proyek sebesar IKN juga akan memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan kota-kota sekitarnya, seperti Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak.
“Bahkan masyarakat Kalimantan sendiri menyambut IKN karena memahami bahwa pembangunan IKN akan memicu aktivitas ekonomi yang semakin meningkat di sekitar kawasan tersebut,” ujar Budiman.
Budiman menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan alat politik. IKN merupakan proyek strategis nasional yang harus diperjuangkan bersama.
