“Banyak yang menyampaikan bahwa mereka minta maaf tidak hadir dengan beragam alasan. Yang kami tidak terima itu, tidak ada itikad baik hadir dan mewakilkan, artinya mereka tidak siap berkomunikasi baik dengan publik. Itu saja catatan kami,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, kegiatan bertajuk ‘Pilpres Sehari Jangan Goyah Silaturahmi’ tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim
Dedie A. Rachim mengapresiasi Deklarasi Damai Pilpres 2024, yang diinisiasi Peradi Kota Bogor dan melibatkan insan pers.
Dirinya menilai, Deklarasi Damai Pilpres 2024 merupakan komitmen dari seluruh bangsa Indonesia yang menginginkan bahwa Pemilu ini jangan dijadikan sebagai ajang untuk pemecah belah bangsa.
“Ini menjadi momentum untuk Kota Bogor tetap kondusif, tetap aman, tetap membawa perubahan dalam kondisi landai, yang gembira,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPC Peradi Kota Bogor, Gunara mengatakan, kegiatan deklarasi damai Pilpres 2024 ini untuk memastikan penyelenggaraan Pilpres 2024 berjalan aman, dan kondusif.
Di mana, saat ini tiga Pasangan Capres dan Cawapres telah resmi diumumkan KPU RI, dan kini tengah bersaing meraih simpati masyarakat.
Ia menjelaskan, kegiatan ini didasari pelaksanaan diskusi antara Peradi Kota Bogor dan Insan Pers yang memposisikan diri sebagai professional dan netral, bersepakat menghendaki adanya pelaksanaan pemilu secara baik di tingkat Kota Bogor.
“Latar belakang acara ini diawali adanya pertemuan dengan teman-teman insan pers, maka kami berkolaborasi untuk menyelenggarakan pemilu damai,” kata Gunara.
Menurutnya, mengapa hal ini sangat penting karena tak menutup kemungkinan eskalasi politik di Indonesia bisa berlangsung panas.
“Seperti saya mencontohkan Bogor ini dingin, tapi tetap angin dan petir ini selalu ada. Apabila ini tidak dicermati dengan baik maka hal ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan,” paparnya.
BACA JUGA: Jelang Pesta Demokrasi, Polres Metro Depok Lakukan Hal ini Agar Terciptanya “Pemilu Damai 2024”
Oleh karenanya, pada kegiatan Deklarasi Damai Pilpres 2024 tingkat Kota Bogor juga sebenarnya mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu.
“Kami sayangkan KPU dan Bawaslu tidak hadir, padahal mereka adalah penyelenggaraan Pemilu,” lirihnya.
