JABARESKPRES – Calon DPD RI Non Partai wilayah Jawa Barat Biben Fikriana menuturkan layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dari sisi anggaran oleh pemerintah.
Ketua Divisi Diklat DPD PPNI Kota Bandung dan Sekretaris Tim PPHS DPW PPNI prov Jawa Barat in mengatakan sejauh ini tingkat pelayanan kesehatan untuk masyarakat belum terselenggara dengan baik. Padahal bidang ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Biben Fikriana mengakui, di daerah terpencil jangkauan layanan kesehatan masih sangat sulit. Banyak dari masyarakat yag tinggal di pedesaan harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
‘’Warga yang sakit harus dibawa ke rumah sakit yang ada di kota, sehingga membutuhkan waktu dan biaya,’’ kata Biben Fikriana ketika ditemui di acara Hari Kesehatan Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh DPW PPNI Provinsi Jawa Barat di SOR Ciateul Kab Garut, Minggu (3/12).
Akan tetapi, jika kebutuhan kesehatan ini sifatnya darurat maka jarak tempuh yang jauh tersebut akan jadi masalah terhadap pasien itu sendiri.
Calon DPD RI Jawa Barat in menilai, saat ini pemerintah belum optimal dalam menyediakan fasilitas layanan kesehatan di daerah.
Hal ini tak lepas dari kebijakan sistem dan anggaran untuk Kesehatan tidak didasarkan kepada kebutuhan pelayanan.
Fasiitas kesehatan seperti puskesmas atau klinik kesehatan yang berada di daerah pelosok memiliki fasilitas terkesan seadanya dan kurang fasilitas.
Kondisi ini mengakibatkan banyak pasien yang membutuhkan penanganan darurat tidak bisa dilakukan di puskesmas dan harus di rujuk ke rumah sakit yang ada di pusat Kota.
‘’Jadi banyak pasien akhirnya tidak tertolong di tengah jalan karena jauhnya jarak tempuh,’’ungkap Biben Fikriana.
Selain itu, Biben Fikriana juga menyoroti, masih banyak masyarakat yang belum mengerti megenai pentingnya jaminan sosial kesehatan seperti BPJS.
‘’Di sisi lain juga, pemberian fasilitas Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih banyak tidak tepat sasaran, sehingga justrus masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan fasilitas KIS ini,’’kata dia.
Selain itu, masalah lainnya yang tidak kalah penting adalah, sistem kepegawaian dan Remunerasi (Kesejahteraan) para Tenaga Kesehatan di Jawa Barat ini masih jauh dari kata Sejahtera.
