JABAR EKSPRES – Kebutuhan anggaran Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Jawa Barat (Jabar) pada 2024 nampaknya bakal belum bisa menutupi seluruh kebutuhan. Berkaitan dengan itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar berupaya mengatur siasat prioritas.
Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya mengungkapkan, pola pengalokasian anggaran BOPD pada 2024 nanti bakal mengikuti skema yang diberlakukan pada 2023 saat ini. Caranya adalah dengan memenuhi kebutuhan yang prioritas terlebih dahulu baru mengarah ke kebutuhan yang lain jika ada lebih.
Saat ini besaran anggaran untuk kepentingan pendidikan tahun 2024 itu memang tengah dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemprov Jabar. Namun dalam rancangan awal, alokasi BOPD itu hanya cukup untuk 10 bulan.
Baca Juga:Masalah Kabel Udara Masih Disorot Pemkot BandungModa Transportasi Kereta Cepat Whoosh Terus Diupayakan
Gus Ahad menyarankan, kekurangan biaya itu dapat dipenuhi dengan melibatkan dana masyarakat. “Khususnya bagi wali murid yang mampu, melalui iuran bulanan di SMKN, SMAN ataupun SLBN,” jelasnya.
Selain soal anggaran BOPD, Fraksi PKS juga menyorot minimnya alokasi anggaran terhadap realisasi pembangunan USB. Menurut Hadi, ada kebutuhan yang mendesak terkait realisasi 36 USB dan 2 lahan baru pada 2024 dengan total nilai kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 244 miliar. Sayangnya pos anggaran yang dirancang baru Rp 6 miliar. “Itu perlu didalami mengingat urgensitas pembangunan USB,” tegasnya. (son)