Jabar Ekspres – Sub sektor perkebunan telah banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah. Beberapa komoditas perkebunan dan produk turunannya yang memberikan andil terhadap ekspor Indonesia adalah kelapa sawit, kopi, kakao, teh, tembakau, minyak atsiri, dan lain-lain. Kendati berkontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah, namun pembangunan perkebunan masih menyisakan berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan secara bersama oleh seluruh stakeholders terkait.
Rendahnya pendapatan petani perkebunan masih menjadi isu utama yang perlu segera dituntaskan. Salah satu penyebab dari isu tersebut adalah rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok tani perkebunan. Berdasarkan data SIMPONI pada akhir tahun 2022, dari 5.412 kelompok tani perkebunan sebanyak 76,33% masih berada pada kelas pemula, 21,53% kelas lanjut, 2,01% kelas madya, dan kelas utama hanya 0,1%. Saat ini kinerja penyuluhan juga menjadi salah satu permasalahan dalam pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan kelompok tani perkebunan.
BACA JUGA: Lindungi Petani dari Kekeringan, 25 Ribu Hektare Sawah Diasuransikan Bupati Bogor?
Hal ini antara lain dikarenakan belum optimalnya kegiatan penyuluhan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani di lapangan. Tugas penyuluh bersifat polivalen, yaitu melakukan pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan petani pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan.
Kondisi kelembagaan kelompok tani tidak dapat dipisahkan dari aktivitas atau kegiatan penyuluhan. Peran penyuluh dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani sangat penting karena penyuluh merupakan ujung tombak pembangunan pertanian/perkebunan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penyuluhlah yang berhadapan langsung dengan petani dan kelompok tani di lapangan. Peran penyuluh dimulai dari pembentukan kelompok tani, pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan dalam rangka menumbuhkembangkan dan menguatkan kelompok tani untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas serta nilai tambah produk perkebunan Jawa Barat. Akan tetapi karena keterbatasan sumber daya maka target pembinaan juga terbatas dan belum bisa menjangkau seluruh kelompok tani perkebunan yang ada di Jawa Barat. Oleh karena itu dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan perkebunan maka peran serta penyuluh (ASN maupun swadaya/Fasilitator Daerah) perlu ditingkatkan dan dioptimalkan di seluruh tingkatan.
