Oleh karenanya Mahfud berharap, dimasukkannya Diaspora dalam RPJMN, tidak hanya akan membuka roadmap pembangunan nasional di masa yang akan datang.
Melainkan persoalan yang ada saat ini tentunya bisa ditangani sehingga jelas arahnya.
“Persoalan yang ada saat ini, saya yakin akan tertangani dan akan jelas arahnya ketika elemen Diaspora ini dimasukan di RPJMN,” ungkapnya.
Baca Juga:APBD KBB Dinilai Tak Berpihak ke Warga Miskin, P4KBB: Ini FaktaBaliho Caleg Bertebaran di Kota Banjar, Tim Gabungan Lakukan Penertiban
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Dubes Siti Nugraha Mauludiah mengatakan saat ini perlu adanya strategi untuk meningkatkan peran Diaspora.
Menurutnya selama ini belum ada pendekatan yang sistematis maupun strategis dalam peningkatan peran Diaspora.
“Memang saat ini belum ada strategi nasional untuk meningkatkan peran Diaspora sendiri, baik sistematis dan strategis,” kata Siti saat ditemui di lokasi yang sama.
Namun disisi lain, menurut Siti beberapa kementerian sudah menyadari akan peran diaspora yang berpotensi sangat tinggi.
Bahkan, beberapa kementerian telah mengumpulkan Diaspora untuk membantu penelitian di Indonesia.
“Bahkan tak hanya kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengandalkan hal yang serupa,” jelasnya
Melihat hal tersebut, Siti menilai bahwa perlu ada strategi nasional, agar semua kementerian dan lembaga pemerintah bisa membuat satu rencana dalam peningkatan peran diaspora.
Menurutnya, potensi diaspora besar untuk terlibat dalam proses pembangunan.
Baca Juga:Kader Muda PKS Dorong Kang Haru Maju PilgubPKS Jabar Bakar Semangat Kader Muda untuk Menangkan Amin di Momen Sumpah Pemuda
“Saat ini konsen terhadap pendataan Diaspora, tanpa data kita tidak bisa meningkatkan peran mereka. Bahkan, kita tidak bisa mengundang mereka untuk berkontribusi di Indonesia bila data yang dimiliki tidak tercatat dengan baik,” terangnya.
Sementara, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa Kemenko Polhukam, Vitto R. Tahar, menuturkan seminar nasional ini merupakan bentuk inisiatif Kemenkopolhukam menjadikan masukan pengembangan Diaspora pada RPJMN 2025
“Kita melihat ini adalah isu yang sesuai lintas sektoral terkait dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yaitu mendorong koordinasi dan kebijakan,” tuturnya.
Dirinya menjelaskan, kegiatan dalam menyambut perumusan RPJMN menurutnya Saat ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Dua momentum ini agar bisa menampung masukan seluas guna bermanfaat maupun melengkapi atau referensi yang bermanfaat bagi pengembangan Diaspora dan RPJMN,” ujarnya