Pengamat Politik: Mahfud MD Simbol Entitas Anti Korupsi dan Pejuang HAM

JABAR EKSPRES -Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, resmi dipinang bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo sebagai pasangannya. Pasangan Ganjar-Mahfud pun sudah mendaftarkan diri ke KPU hari Kamis, 19 Oktober 2023 kemarin, untuk bersaing di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Sebelumnya, bacapres dan bacawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (pasangan AMIN), sudah lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai pasangan dan turut mendaftarkan diri ke KPU RI.

Diresmikannya Mahfud MD sebagai bacawapres mengundang banyak komentar dari pengamat politik yang mengukur kekuatan elektabilitas pada Pilpres 2024.

BACA JUGA: Kritisi Kebijakan Batas Usia Capres-Cawapres, BEM UI: Negara Dalam Pusaka Keluarga

Pengamat Politik sekaligus Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad) Prof. Muradi, mengatakan bahwa Mahfud MD menggambarkan simbol anti-korupsi dan pejuang HAM. Dia menyampaikan, kehadiarn Mahfud MD ini belum mampu dapat dikatakan sebagai suatu kemenangan bagi Ganjar.

“Terlalu dini untuk bisa mengukur kemenangan. Namun, sosok Mahfud MD ini bisa memperkuat potensi kemenangan serta menjawab kekhawatiran masyarakat,” tutur Prof Muradi, Jumat, 20 Oktober 2023.

Masyarakat tengah dikhawatirkan pada peran kekuasaan yang tidak mampu menuntaskan isu korupsi yang terus menjamur serta isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih berkepanjangan di Indonesia.

BACA JUGA: Aliansi Mahasiswa Tuntut Isu Agraria, HAM, hingga Politik Dinasti di Depan Gedung DPRD

“Setidaknya, di tengah kompleksnya isu, hari ini ada sosok yang menjadi simbol keterwakilan masyarakat terhadap penyelesaian HAM dan korupsi,” jelasnya.

Pada pemetaan yang lain, Muradi memberikan pandangan bahwa, mungkin awalnya Ganjar akan bertarung untuk mencari suara di Provinsi Jawa Barat, yang sudah lebih dulu dijajakan oleh Prabowo Subianto.

Namun, dengan adanya Mahfud MD, Ganjar akan bertarung di wilayah Jawa, khususnya Jawa Timur. Serta, menjadi poros lain yang mewakilkan golongan Nahdlatul Ulama (NU), yang menurut Muradi, bisa saja terpecah. Karena sebelumnya, Muhaimin dengan PKB banyak mengatasnamakan kekuatan NU. (ped)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan