JABAR EKSPRES – Ganjar Pranowo akan berduet dengan Mahfud MD. Hal ini baru saja diumumkan Megawati, Rabu 18 Oktober 2023.
Resmi menunjuk Mahfud MD sebagai Cawapres Ganjar, Megawati membeberkan sejumlah alasan.
Namun Ia juga menegaska, keputusan yang diambil oleh PDIP ini juga adalah masukan dari sejumlah ketum partai dan para tokoh terlibat.
“Saya menerima masukan dari seluruh ketua umum partai yang hadir di sini. Juga mendengar masukan para tokoh,” kata Megawati.
Menurutnya, Mahfud MD adalah pendekar hukum serta pembela wong cilik. Karenanya, PDIP manta p memilih Mahfud.
BACA JUGA: Mahfud MD Mantap Jadi Cawapres Ganjar, Megawati: Pembela Wong Cilik
“Prof Mahfud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik,” lanjutnya.
“Saya bilang sama beliau, ya ini hukum ini jangan terus semuanya pada bungkam, saya bilang sama beliau. Ya untuk apa ada aturan hukum kalau semuanya pada diam? Ayo pak kita ngomong pak,” katanya.
“Saya dulu rasanya sepi sendiri, karena kalau saya ngomong terus wartawan langsung bully. Sekarang ada Pak Mahfud nih, belain saya ya,” ujarnya.
Ia meyakini duet Ganjar Mahfud ini dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
“Dan tentunya apa yang telah dikatakan kita akan bersama menjadi partai berempat yang akan mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud untuk insyaallah dengan pertolongan dari Allah SWT dan rakyat Indonesia kemungkinan maka kedua dapat dijadikan presiden dan wakil presiden,” ujarnya.
Jejak karier Mahfud MD di dunia politik
Pria yang Lahir 13 Mei 1957 ini terlibat sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 1998 hingga 2008.
Dikenal sebagai akademisi, hakim, dan politisi berkebangsaan Indonesia, Mahfud MD mengawali kiprahnya di dunia akademisi sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia.
Mahfud MD juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013), Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018) Menkopolhukam (2019–).
Kini resmi menjadi Cawapres Ganjar, Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang menjabat sejak 23 Oktober 2019.