Pemkab Bogor dan DPRD Sepakati APBD Perubahan TA 2023

JABAR EKSPRES, BOGOR- Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat Paripurna penetapan persetujuan terhadap Raperda tentang perubahan APBD.

“Paripurna hari ini penetapan raperda APBD Perubahan TA 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Perubahan TA 2023,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.

Selain penetapan Raperda menjadi Perda APBD Perubahan TA 2023. Rapat Paripurna yang berlangsung hingga larut malam itu juga melakukan pengumuman pembentukan fraksi gabungan Partai Golkar dan Hanura dan pembacaan surat perubahan susunan pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD.

Baca juga: Melalui APBD Perubahan Bupati Bogor Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan Untuk RT/RW se-Kabupaten Bogor

Kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bogor sisa masa jabatan Tahun 2019-2024.

Rudy Susmanto menambahkan, dalam APBD Perubahan TA 2023, ada sejumlah hal-hal prioritas yang mendesak untuk segera direalisasikan, salah satunya penambahan alokasi biaya tak terduga (BTT) untuk relokasi pedagang di Pasar Leuwiliang, yang terbakar beberapa waktu lalu.

“Kita mengejar, kemarin baru kejadian bencana kebakaran di Leuwiliang, pas pada saat kita berproses sudah mau selesai, akhirnya kita bahas ulang kembali agar dapat terakomodir untuk relokasi pedagang sekitar lokasi kebakaran,” tambahnya.

Selain itu, anggaran BTT untuk percepatan pemberian bantuan sarana air bersih di tengah kekeringan pun menjadi salah satu prioritas dalam APBD Perubahan TA itu.

“Ketiga, terkait kegiatan sosial, kita menengok ke Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) yang ada di Citeureup, satu-satunya milik Kabupaten Bogor. Itu kita prioritaskan buat warga yang berkebutuhan khusus atau penyendang disabilitas. Kita mulai di akhir tahun 2023, dan kita optimalkan di 2024,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Iwan Setiawan, mengatakan didalam Raperda Perubahan APBD telah mengakomodir penganggaran Pemilu dan Pilkada, penambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk bencana dan belanja BPJS Ketenagakerjaan untuk RT dan RW.

Penambahan belanja BTT ini salah satunya untuk pasar sementara yang diperuntukan untuk relokasi para pedagang Pasar Leuwiliang pasca kejadian kebakaran.

“Kami juga bisa mengakomodir kebutuhan alokasi belanja BPJS Ketenagakerjaan untuk RT dan RW se-Kabupaten Bogor. Dengan dijaminnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemkab Bogor, semoga ini bisa memicu semangat kerja RT dan RW,” jelasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan