Silaturahim dengan Wapres, LDII Paparkan Agenda Rakernas

JABAR EKSPRES – Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso memaparkan agenda Rakernas LDII saat silaturahmi dengan Wakil Presiden (Wapres).

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII sendiri rencananya bakal dilaksanakan pada awal November 2023 mendatang dan dibuka oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Ketum DPP LDII KH. Chriswanto didampingi Sekretaris Hasyim Nasution menemui Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin di Rumah Dinas Wapres, Senin (11/9).

”Kami juga mengundang Wapres KH Ma’ruf Amin untuk memberi pengarahan dan menutup Rakernas,” kata Chirwanto dalam siaran tertulisnya, Rabu (13/9).

Dia menjelaskan, Rakernas adalah perhelatan akbar LDII yang merupakan agenda tetap dengan tujuan menajamkan program kerja yang dibuat saat musyawarah nasional (Munas).

”Momentum Rakernas saat ini sangat tepat, karena menjelang Pilpres 2024. Kami ingin mengundang para capres, memberi masukan terhadap program kerja kami. Sekaligus kami menyampaikan aspirasi kami, untuk membangun Indonesia,” papar nya.

Dalam Rakernas nanti, LDII akan mempertajam sekaligus mengevaluasi program kerja “8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa” yang dicetuskan pada Rakernas LDII 2018 lalu itu.

”Program itu terkait kebangsaan, dakwah, pendidikan umum, ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan, kesehatan, ekonomi syariah, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta pemanfaatan teknologi digital,” bebernya.

Dia mengaku, pertemuannya dengan Wapres sangat konstruktif. ”Wapres insya Allah menutup Rakernas kami,” ujarnya.

Dia berharap kedatangan Wapres KH Ma’ruf Amin nanti, dapat memberikan masukan kepada LDII, terkait kebangsaan dan dakwah. Sehingga, seluruh program kerja LDII selalu berkesinambungan dan selaras dengan kebijakan pemerintah.

”Tugas ormas terutama ormas keagamaan adalah membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional. Terutama bagi kami sebagai lembaga dakwah, adalah membangun karakter manusia, yang kami sebut sebagai manusia yang profesional religius,” tuturnya.

Dia menilai, dengan manusia yang profesional religius, maka pemerintah memiliki modal besar dalam membangun bangsa. Tanpa kekhawatiran, bahwa pembangunan itu hanya menyejahterakan masyarakat tapi sisi moralnya justru mengalami krisis.

”Kami menginginkan Indonesia sebagai negeri yang penuh rahmat dan pengampunan. Masyarakatnya merasakan adil dan makmur, dan moralnya menampakkan prilaku yang berbudi pekerti luhur,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan