“Terkait dengan isu Laut Cina Selatan yang sebelumnya berkaitan dengan isu demarkasi maritim. Malaysia secara konsisten menolak klaim kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi oleh pihak asing atas fitur maritim atau wilayah maritim negara kami berdasarkan Peta Baru Malaysia 1979,” demikian pernyataan Kemlu Malaysia.
Dalam peta baru, China memang mengklaim wilayah maritim yang melintasi laut Malaysia di Sabah dan Sarawak.
Hal ini bertentangan dengan Peta Baru Malaysia 1979 dan putusan arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2016.
Baca Juga:Blue Bird Ungkap Rencananya untuk Jadikan Ioniq 5, Ioniq 6, dan Alphard Hybrid sebagai Armada TaksiDaftar Provinsi yang Terdampak Parah oleh Polusi Udara, Jawa Barat Jadi Juara Pertama
Putusan arbitrase PBB tahun 2016 menolak klaim Beijing atas Laut Cina Selatan.
3. Filipina
Kementerian Luar Negeri Filipina juga menyampaikan protes terhadap China dengan mengirimkan nota protes.
Dalam pernyataan resmi, Pemerintah Manila menyebut peta baru China tidak memiliki dasar hukum internasional. Terutama Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS).
Kemlu Filipina juga mengimbau pihak China untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan UNCLOS dan putusan arbitrase tahun 2016.
Lihat juga : Daftar Provinsi yang Terdampak Parah oleh Polusi Udara, Jawa Barat Jadi Juara Pertama
UNCLOS 1982 adalah aturan yang mengatur masalah hukum laut internasional. Termasuk batas laut, pengelolaan lingkungan, hingga penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan laut.
“Langkah terbaru ini bertujuan untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi China atas fitur dan zona maritim Filipina yang tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional, terutama Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS),” demikian pernyataan Kemlu Filipina, seperti di kutip dari CNN, Jumat (1/9).