JABAR EKSPRES- Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memberikan tanggapan terhadap kebijakan terbaru Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, yang tidak mengharuskan skripsi sebagai persyaratan kelulusan bagi mahasiswa.
Kiai Ma’ruf menyatakan bahwa kebijakan ini bukanlah hal baru, karena beberapa perguruan tinggi telah menerapkannya sebelumnya.
Kiai Ma’ruf menyebut bahwa beberapa universitas sudah menerapkan model serupa, dan ini juga merupakan praktik umum di luar negeri.
BACA JUGA : Tahun Depan Pertalite akan Dihapus, Kira-Kira Diganti dengan Apa Yaa ?
Menurutnya, kebijakan Mendikbud yang terbaru sebenarnya tidak menghilangkan skripsi sama sekali, melainkan memberikan pilihan kepada setiap perguruan tinggi. Oleh karena itu, menurutnya, hal ini tidak menjadi masalah.
“Saya kira kebijakan Mendikbud, menurut apa yang saya dengar, bukanlah penghapusan skripsi, tetapi memberikan pilihan, baik itu penelitian atau menyelesaikan skripsi, atau mungkin pilihan lainnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, telah memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk memutuskan apakah akan ada tugas akhir atau skripsi sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa program sarjana atau S1/D4. Kebijakan ini merupakan bentuk transformasi yang radikal dalam dunia perguruan tinggi.
Nadiem menjelaskan bahwa sebelumnya, peraturan menguraikan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum secara terpisah dan rinci. Selain itu, mahasiswa S1/D4 diwajibkan untuk menyelesaikan skripsi.
Namun, dia menyatakan bahwa di era saat ini, ada berbagai cara untuk membuktikan kemampuan atau kompetensi lulusan. Kebijakan sebelumnya menjadi tidak relevan karena ada program studi yang mungkin memiliki cara lain untuk menilai kemampuan dan kompetensi mahasiswa, terutama dalam program-program vokasi.
BACA JUGA : Kartu Prakerja Gelombang 61 Kapan Dibuka? Ini Jadwal dan Cara Daftarnya
