Disperkim Jabar Fasilitasi Rakyat untuk Akses Rumah, RLH Masih 53,37 Persen

JABAR EKSPRES, BANDUNG – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jawa Barat (Jabar) turut berupaya memfasilitasi masyarakat agar bisa memiliki rumah. Salah satunya dengan mengadirkan pameran properti, di halaman kantor dinas di Jalan Kawaluyaan Indah Raya, Kota Bandung, Rabu (23/8).

Sejumlah pengembang perumahan nampak membuka lapak di pameran yang bertepatan dengan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) itu. Termasuk dari pihak perbankan, hingga jasa konstruksi.

Di tempat itupula, dipajang Rumah Tangguh. Yakni konsep rumah minimalis namun kuat.

Kepala Dinas Perkim Jabar, Indra Maha mengungkapkan, pameran semacam ini sebagai salah satu upaya untuk menyambungkan antara masyarakat dengan pengembang perumahan.

BACA JUGA : Polrestabes Bandung Lakukan Penghijauan Tanam 1500 Pohon

“Awalnya kegiatan sederhana, tapi yang antusias ikut pameran cukup banyak,” terangnya kepada Jabar Ekspres.

Indra menambahkan, hadirnya contoh Rumah Tangguh di pameran itu sebenarnya bisa menjadi alternatif opsi kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah. Dengan harapan adanya rumah yang terjangkau namun tetap memiliki kualitas atau ketangguhan.

Hal itu juga sebagai salah satu upaya menekan backlog perumahan di Jabar. Atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.

“Saat ini backlog perumahan masih di angka 2,2 juta. Rumah Tangguh ini kami tampilkan barang kali bisa jadi alternatif,” sambungnya.

BACA JUGA : Terus Naik, DLH Kota Bandung Tetap Gencar Sosialisasikan KBS

Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi IV Cucu Sugyati juga mendukung adanya pemenuhan rumah tinggal bagi masyarakat.

“Kalau dari kami sifatnya regulasi. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik, perumahan untuk rakyat bisa terus berkembang,” tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) di Jabar masih perlu perhatian. Tercatat pada 2022 RLH masih di angka 53,37 persen.

Kemudian BPS juga mencatat bahwa belum sepenuhnya masyarakat yang tinggal sudah memiliki sendiri bangunan rumah tersebut. Tercatat status kepemilikan bangunan tempat tinggal masyarakat baru 82,61 persen. (son)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan