JABAR EKSPRES – Junta militer yang berkuasa di Myanmar telah mengumumkan pemotongan masa hukuman bagi pemimpin sipil terkemuka Aung San Suu Kyi dan mantan Presiden Win Myint.

Pemangkasan hukuman ini terjadi dalam konteks upaya menghadapi kritik internasional terhadap tindakan represif rezim militer.

Juru bicara junta, Jenderal Zaw Min Tun, mengungkapkan bahwa pemimpin junta telah memberikan grasi kepada Aung San Suu Kyi terkait lima kasus yang menjeratnya.

“Enam tahun penjara akan dikurangi,” kata Zaw kepada wartawan, Selasa, 1 Agustus 2023.

BACA JUGA: Apa yang Memicu Bentrok Antarkelompok India hingga Merambah ke Pembakaran Masjid?

Meskipun mendapatkan pengampunan untuk beberapa kasus, Aung San Suu Kyi masih dihadapkan pada sisa hukuman penjara yang harus dijalani terkait 14 kasus lainnya yang dituduhkan oleh junta militer.

Tak hanya Aung San Suu Kyi, hukuman bagi mantan Presiden Myanmar, Win Myint, juga dikurangi.

Empat tahun penjara dipotong dari hukuman yang sebelumnya dijatuhkan kepadanya terkait dua kasus.

Pemangkasan hukuman ini diumumkan sebagai bagian dari amnesti yang melibatkan lebih dari 7.000 tahanan, sebagai bagian dari perayaan Prapaskah Buddha.

BACA JUGA: 91 Anak Diduga Alami Pelecehan oleh Mantan Pekerja Penitipan Anak Australia

Upacara ini juga disertai dengan pembebasan dan pengampunan terhadap 125 warga asing yang sebelumnya ditahan.

Selain itu, junta militer juga mengambil langkah untuk mengurangi vonis mati menjadi hukuman penjara seumur hidup bagi sejumlah tahanan.

Namun, respons terhadap pengumuman ini tidaklah sejalan. Beberapa pengamat mengkritik langkah junta militer, menganggapnya sebagai upaya untuk meredakan tekanan internasional tanpa memberikan perubahan substansial dalam situasi politik dan kemanusiaan yang sedang berlangsung.

Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, Phil Robertson, menyuarakan pandangannya, menyebut pengumuman ini sebagai tindakan “yang hanya menciptakan ilusi moderasi dan dialog, padahal pada kenyataannya, tidak ada solusi yang ditawarkan.”