Wakil Wali Kota Bandung: Penanganan Banjir Butuh 30 Kolam Retensi

Suasana kolam retensi Gedebage, Kota Bandung, Jumat (30/5). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
Suasana kolam retensi Gedebage, Kota Bandung, Jumat (30/5). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES  – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah kota. Terlebih, kawasan yang kerap diterjang banjir cileuncang macam Gedebage.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan bahwa salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah pembangunan kolam retensi sebagai solusi penanganan banjir jangka panjang.

“Untuk penanganan banjir, kami saat ini sudah memiliki lima seke air dan telah meresmikan 15 kolam retensi,” ujar Erwin kepada awak media, Jumat (30/5).

Baca Juga:Revitalisasi Terminal Bubulak Telan Rp11,2 M, Wawalkot Bogor Wanti-wanti DishubUsai Dilantik, Bupati Bogor Bakal Gelar Retret Kepala Sekolah

Diakui Erwin, Kota Bandung sedikitnya butuh 30 kolam retensi guna mengatasi permasalahan banjir. Hal ini guna sanggup menampung kiriman air yang sebagian besar aliran sungai di Kota Kembang berasal dari wilayah hulu.

“Namun, secara kebutuhan total, Kota Bandung memerlukan sekitar 30 kolam retensi.”

Erwin menegaskan bahwa pembangunan kolam retensi membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ia menargetkan seluruh kolam retensi yang dibutuhkan dapat rampung pada tahun 2026.

“Ini kan butuh waktu, tidak mungkin kami membangun 15 kolam retensi hanya dalam tiga bulan. Insya Allah, pembangunan ini selesai sampai tahun 2026,” lanjutnya.

Selain kolam retensi, Pemerintah Kota Bandung juga tengah membangun pusat-pusat reboisasi di kawasan perbatasan perumahan.

Menurut Erwin, banjir yang terjadi di beberapa titik tak lepas dari banyaknya izin pembangunan perumahan di wilayah rawan.

“Di titik-titik perbatasan yang dulunya dijadikan perumahan, sekarang kami bangun kembali dengan reboisasi,” jelasnya.

Upaya lain yang tengah digencarkan adalah optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH). Seluruh fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) milik perumahan kini ditertibkan dan diambil alih oleh pemerintah kota.

Baca Juga:Gelar Razia, Polresta Bandung Sita 70 Knalpot BrongTindaklanjut Putusan MK Terkait SD-SMP Negeri Maupun Swasta Harus Gratis, Pemkot Bandung Bakal Kumpulkan Kepala Sekolah

“Kalau mereka tidak menyerahkan, kami ambil alih supaya bisa langsung kami garap. Karena target RTH ini 30 persen, sementara saat ini kita masih jauh dari itu,” tegas Erwin.

Dengan berbagai langkah ini, Pemerintah Kota Bandung berharap dapat menanggulangi persoalan banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Dam)

0 Komentar