JABAR EKSPRES – Pemerintah nampaknya masih belum mampu secara mandiri untuk membangun infrastruktur publik secara menyeluruh termasuk pembangunan akses perpipaan atau infrastruktur sektor air terkait anggaran pembiayaan.
Saat ini, pemerintah juga tengah mencari solusi inovatif dalam skema anggaran pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur khususnya di sektor air termasuk pembangunan akses perpipaan.
Mengenai anggaran pembiayaan termasuk pembangunan infrastuktur sektor air atau akses perpipaan tersbeut diungkapkan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna usai Workshop rangkaian World Water Forum 2024, Senin, 20 Maret 2023.
BACA JUGA: Dua Nama Calon Kadis PUPR dan Diarpus Kota Bogor Ditetapkan Besok, Ini Kandidatnya
Ia menguraikan bahwa buget anggaran pemerintah hanya bisa mampu menampung sekitar 30 hingga 37 persen kebutuhan anggaran pembangunan.
Menurut keterangannya, tentu pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa menggandeng pihak swasta.
“Makanya perlu skema pembiayaan yang terjangkau masyarakat tapi juga menarik bagi pihak swasta. Ini yang sedang dirumuskan,” katanya dalam acara yang digelar di Aula Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).
BACA JUGA: Bupati Bogor Minta Kementerian PUPR Buat Langkah Cepat Atasi Jembatan Cikereteg
Herry menambahkan, contoh infrasfruktur di sektor air yang butuh ditingkatkan pembangunananya adalah terkait infrastruktur sektor air atau akses perpipaan bagi masyarakat. Saat ini kondisinya baru di angka 20,6 persen.
Padahal hitungan untuk bisa meningkatkan di angka 30 persen saja dibutuhkan anggaran sekitar Rp 123,4 triliun.
“Jadi peluangnya sangat besar bagi investor swasta bergabung,” sambungnya.
Menurut Herry, tantangan dalam kerja sama pembiayaan dengan pihak swasta adalah soal kepastian. Karena itu pemerintah juga pelru menyiapakan juga rencana bisnis yang matang.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja juga mengakui bahwa di Jawa Barat juga cukup berat jika pembangunan infrastruktur tanpa melibatkan pihak swasta.
“Kami rasakan betul. Tidak cukup mengandalkan pemerintah saja,” tuturnya.
Setiawan menambahkan, Pemprov Jawa Barat sendiri juga tidak sedikit telah menerapkan konsep pembangunan infrastruktur yang mengkolaborasikan pembiayaan dengan pihak swasta.
Contohnya adalah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya Jatigede. Proyek pasokan air untuk wilayah Cirebon raya itu di kerja samakan dengan sistem Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
