JABAREKSPRES – Setelah saling sindir di Media Sosial (Medsos) terkait keinginan Bupati Bandung Dadang Supriatna membangun Flyover Bojongsoang, Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya bisa bertemu untuk menyelesaikan masalah itu.
Pertemuan di Rumah Dinas Gubenur Jabar, Gedung Pakuan itu berlangsung penuh keakraban. Meski keduanya saling sindir di media sosial.
Dadang mengatakan, untuk masalah keinginan membangun Flyover sudah ada kata sepakat. Dan akan dilanjutkan oleh Tim Akselerasi Cekungan Bandung Raya.
Menurut Dadang, Badan Pengelola Cekungan Bandung nantinya akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di Wilayah Bandung Raya.
“Alhamdulilah sekarang sudah clear, keberadaan tim akselerasi Cekungan Bandung akan dikoordinasikan dan dikomunikasikan lebih baik lagi,’’ ujar Dadang kepada wartawan di Gedung Pakuan Rabu (1/3).
Dadang menilai, keberadaan BP Cekungan Bandung merupakan terobosan yang sangat baik. Sebab, BP Cekungan Bandung ini akan menampung seluruh aspirasi pembangunan untuk wilayah Bandung Raya.
‘’Wilayah Bandung Raya itu kan terdiri dari Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Dan ini nanti aspirasi akan menjadi prioritas Pemprov Jabar,’’ tutur Kang DS—sapaan akrab Bupati Bandung.
Keberadaan BP Cekungan Bandung nantinya akan membuat berbagai perencanaan termasuk penggaran dari setiap usulan yang di sampaikan kepala daerah di wilayah Bandung Raya itu.
Kang DS menuturkan, beberapa permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama adalah Banjir, Kemacetan, Sampah, transportasi dan lain sebagainya.
“Ini empat hal yang harus dibicarakan secara serius,” ujarnya.
‘’Jadi BP Cekungan Bandung akan mempercepat dan mempermudah penuntasan empat solusi tadi,’’ ujar Dadang.
Pertemuan dengan Gubenur tadi menjadi kesempatan Dadang untuk mengutarakan berbagai permasalahan Pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung.
Selain kemacetan, Kang DS juga menginginkan adanya pendirian pembangunan sekolah SMA/SMK Negeri di setiap setiap kecamatan.
Hal ini diajukan Dadang mengingat beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung ada yang belum memiliki SMA/SMK. Sehingga, kondisi ini sangat rawan putus sekolah.
‘’ Jadi begitu anak-anak tamat SMP melanjutkan sekolahnya terlalu jauh, sehingga membutuhkan biaya, bahkan ada yang terpaksan melanjutkan SMA/SMK yang ada di Kota Bandung,’’ ujarnya.
