BOGOR – Forum Pedagang Pasar Bogor mengadu kepada wakil rakyat terkait dengan wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan pembongkaran gedung Pasar Bogor dalam waktu dekat ini. Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata menerima keluhan pedagang tersebut.
Sekretaris Forum Pedagang Pasar Bogor, Abas mengaku, munculnya wacana pembongkaran pasar di Kota Bogor itu, membuat para pedagang resah.
Sebab, kata dia, hingga kini belum ada kepastian kapan Pasar Bogor akan dibongkar. Termasuk bagaimana nasib mereka jika pasar tersebut dibongkar.
“Kami sebagai pedagang, ingin berjuang dan kami tidak ingin dipindahkan. Karena Pasar Bogor ini merupakan bagian dari sejarah, dari zaman Belanda sudah ada itu. Saya saja berdagang sejak tahun 80-an,” ungkapnya kepada wartawan, Senin, 16 Januari 2023.
Para pedagang juga mengeluhkan terkait penagihan iuran dari kartu kuning yang sampai saat ini masih menjadi beban para pedagang. Menurutnya, tunggakan sejak puluhan tahun silam masih ditagih oleh pihak pasar.
“Kami merasa kartu kuning ini menjadi beban karena banyaknya iuran yang harus kami bayar. Sehingga kami minta, untuk kartu kuning ini bisa dihapuskan atau diberikan pemutihan,” sebutnya.
Menjawab aspirasi pedagang, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata mengaku, akan memanggil Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Pakuan Jaya dalam waktu dekat ini.
Pihaknya ingin memastikan dan berjanji akan menindaklanjuti atas keluhan pedagang tersebut. Namun, dirinya menyampaikan kepada para pedagang, bahwa dalam waktu dekat ini hanya Plaza Bogor yang akan direvitalisasi.
“Sejauh ini yang saya dapat informasi, baru Plaza Bogor saja yang akan direvitalisasi. Jadi untuk bangunan belakang (Pasar Bogor, red) belum ada kepastian dan rencananya. Tapi nanti akan saya panggil Dirut pasar,” jelasnya.
Pihaknya berharap, dalam pertemuannya nanti, pihak Pemkot Bogor dan Perumda Pasar Pakuan Jaya bisa memberikan perhatian lebih kepada para pedagang Pasar Bogor.
“Saya harap pemerintah harus bisa memperhatikan nasib pedagang ini, disamping kita mendukung program pemerintah,” tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, terkait kartu kuning, pihaknya juga memastikan akan mengangkat isu tersebut agar para pedagang bisa mendapatkan dispensasi. Mengingat banyaknya iuran atau retribusi yang harus dibayar pedagang.
