Jabarekspres.com – Komisi IV DPRD Kota Bogor tancap gas menyusun sejumlah rencana kerja (Renja) terkait sektor pendidikan. Hal itu terungkap dalam rapat perdana awal tahun 2023 dewan, Rabu 4 Januari 2023.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saepul Bakhri mengatakan, dalam rapat kerja awal tahun, pihaknya mengangkat isu program wajib belajar yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor menyebutkan rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2021 berada diangka 10,53 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum berjalan di Kota Bogor.
”Ini menunjukkan perlu adanya keseriusan dalam hal pelaksanaan pendidikan,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (5/1).
Menurutnya, sejuah ini tidak hanya kualitas pengajar, tapi sarana dan pra sarana pendidikan juga harus memadai.
”Sapras pendukung harus memadai agar siswa-siswi di Kota Bogor bisa tamat sekolah 12 tahun,” ujarnya.
Masih membeberkan, sarana dan prasarana pendidikan, khususnya lahan sebagai aset berlangsungnya kegiatan belajar mengajar perlu dianggarkan. Terutama untuk sertifikasi lahan atau aset pendidikan.
”Sejauh ini masih banyak temuan bahwa terdapat lahan sekolah yang belum bersertifikat, sehingga rentan terjadinya alih fungsi atau sengketa di kemudian hari,” bebernya.
”Selain menjaga aset. Sertifikasi ini juga bisa meningkatkan neraca aset yang nantinya tentu akan berdampak kepada naiknya neraca anggaran,” imbuh Gus M sapaan akrab Akhmad Saepul Bakhri.
Dia menjelaskan, menjaga asset selaras dengan rencana Komisi IV DPRD untuk mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa membuat aplikasi yang terintegrasi data asset bangunan yang perlu direnovasi atau revitalisasi.
Dengan begitu, lanjutnya, adanya kasus kerusakan sekolah dan ruang kelas pada beberapa waktu lalu diharapkan menjadi prioritas bahwa perlu adanya pendataan sekolah dan klasifikasi.
”Jadi kami ingin ada aplikasi yang bisa membuat sekolah cepat dalam hal pelaporan kerusakan agar bisa cepat juga ditindaklanjuti. Percuma kita APBD naik Rp500 miliar, kalau sekolah masih mengalami kerusakan,” paparnya.
Dia mengatakan, sebaiknya pembangunan dilakukan bukan sekedar membangun saja, tetapi diharapkan bisa membangun fondasi yang kokoh agar bangunan tidak roboh.
