JABAR EKSPRES – Wacana penghapusan sistem trayek angkutan kota (angkot) di Bandung yang digagas Wali Kota Muhammad Farhan menuai kritik dari kalangan pengamat kebijakan publik. Salah satunya disampaikan oleh Achmad Muhtar yang menilai rencana tersebut berisiko jika tidak disertai kesiapan sistem yang matang.
Muhtar menyoroti bahwa hingga saat ini program “angkot pintar” yang sebelumnya digadang-gadang sebagai bagian dari modernisasi transportasi publik di Bandung belum juga terealisasi secara optimal.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kota masih menghadapi tantangan dalam mengeksekusi program transformasi angkutan umum.
Baca Juga:Atasi Kepadatan Lalin, Dishub Jabar dan Bogor Sepakati Penataan AngkotFarhan Siapkan Strategi Perombakan Sistem Transportasi di Bandung, Skema Trayek Dihapuskan?
“Kalau konsep angkot pintar saja belum berjalan maksimal, lalu sekarang bicara menghapus trayek secara total, ini perlu dikaji sangat serius. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menimbulkan masalah baru di lapangan,” ujarnya.
Ia menilai, sistem trayek sejatinya masih memiliki fungsi penting dalam menjaga keteraturan layanan transportasi publik, terutama dalam hal kepastian rute dan pemerataan layanan. Tanpa pengganti sistem yang jelas, penghapusan trayek dikhawatirkan justru memicu ketidakpastian bagi penumpang maupun sopir angkot.
Muhtar juga mengingatkan bahwa perbandingan antara angkot dan transportasi berbasis aplikasi tidak bisa dilakukan secara sederhana. Menurutnya, model bisnis keduanya berbeda secara fundamental, sehingga kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, serta regulasi yang lebih luas.
“Transportasi online itu berbasis permintaan dan didukung teknologi yang matang. Kalau angkot mau diarahkan ke sana, infrastrukturnya harus siap dulu, termasuk sistem digital, manajemen armada, dan perlindungan bagi pengemudi,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan. Pemerintah Kota Bandung diminta untuk menyelesaikan terlebih dahulu program-program yang telah direncanakan sebelumnya sebelum meluncurkan wacana baru yang berskala besar.
Muhtar pun mendorong agar Pemkot Bandung membuka ruang dialog yang lebih luas dengan para pemangku kepentingan, termasuk sopir angkot, operator, dan masyarakat pengguna.
Hal ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat ambisius, tetapi juga implementatif dan berkelanjutan.
Baca Juga:BRT Bandung Raya Digadang Jadi Solusi Transportasi Massal, Tarif Lebih Murah dan Sistem CashlessWajah Baru Bandung, Farhan Tancap Gas Bangun Transportasi Modern untuk Urai Kemacetan
Di tengah pro dan kontra yang berkembang, wacana penghapusan trayek angkot menjadi ujian bagi Pemerintah Kota Bandung dalam merumuskan kebijakan transportasi publik yang tidak hanya inovatif, tetapi juga realistis dan berpihak pada kebutuhan masyarakat luas. (dam)