BOGOR – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor gagal merealisasikan 40 ribu paket dalam operasi pasar murah (OPM).
Disdagin mencatat, dalam kegiatan OPM yang mampu terealisasi sebanyak 35 ribu paket dari target 75 ribu paket. Padahal program tersebut sangat dinanti untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan BBM dan inflasi.
Kadisdagin Kabupaten Bogor, Entis Sutisna menyatakan, penyebab tidak maksimalnya OPM tersebut dikarenakan waktu pelaksanaannya sangat singkat dan sosialisasi yang tidak maksimal.
Baca Juga:Komisi I Kunjungi Kejari Kota Bogor, Dua Isu Jadi Perhatian KhususBupati Bandung Barat Coret Studi Banding ASN, Ini Alasannya
“Untuk data kita gunakan dari dishub untuk sopir ojek online, lalu untuk ojek pangkalan dan sopir angkot kita gunakan dari kecamatan. Sehingga di waktu yang mepet kita masih kekurangan data calon penerima,” kata Entis, Kamis (5/1/)
Kendati demikian, paket bantuan dalam program OPM hingga saat ini masih dalam proses distribusi. Padahal, Disdagin sudah melakukan pembayaran ke Perumda Pasar Tohaga Rp 5 Miliar untuk puluhan paket tersebut. Sehingga tebus murah dilakukan di luar batas waktu yakni 29 Desember seperti yang telah ditentukan sebelumnya.
“Anggaran OPM, 2 persennya dari DAU (Dana Alokasi Umum), muncul angka Rp 10,5 Miliar untuk kebutuhan 75 ribu paket. Tapi untuk saat ini baru terealisasi 35 ribu paket atau Rp 5 miliar,” tambahnya.
Seharusnya, pada OPM ini masyarakat yang sudah terdaftar bisa melakukan penukaran penembusan paket beberapa pasar agar program tersebut berjalan dengan maksimal.
Dengan waktu yang mepet itu, pihak kecamatan dan desa ikut serta dengan melakukan pemborongan paket bantuan tersebut yang selanjutnya dijual kepada masyarakat.
“Akibat waktu yang mepet hampir saja tahap pertama tidak terealisasi, kemudian kami lakukan kerja sama di ujung tahun kemarin dengan desa maupun kecamatan agar bisa tersalurkan 35 ribu paket bantuan,” lanjutnya.
Terkait masih adanya sisa paket tersebut, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Baca Juga:Merayakan 365 Hari Pascamerger, Ini Gebrakan Indosat Ooredoo HutchisonMasjid Raya Al – Jabbar Kian Ramai Dikunjungi Masyarakat, Begini Langkah Satpol PP Agar Situasi Tetap Tertib
“Kita koordinasi dulu dengan BPKAD, apakah paket ini masih bisa dilanjutkan atau tidak, tentu sisa ini menjadi silpa pada dinas kami,” pungkasnya. (sfr)