BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan segera melakukan revitalisasi Jembatan Otista pada 2023 mendatang.
Revitalisasi jembatan itu sudah direncanakan dengan anggaran sebesar Rp52 miliar yang berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Ditargetkan pengerjaan jembatan Otista yang mengarah ke Istana Bogor itu, akan dikerjakan selama 9 bulan.
Sehingga selama proses pembangunan akses jalan dari arah Tugu Kujang menuju Jalan Ir H Djuanda dan Suryakencana akan ditutup total.
“Desember ini kita akan mulai proses pembangunan Jembatan Otista. Desember akan dibuka lelang untuk MK konsultan managemen kontruksi selama dua bulan sampai bulan Januari,” ungkap Wali Kota Bogor Bima Arya dikutip Rabu, 23 November 2022.
Selain itu, akan dilakukan review untuk desain selama satu bulan sampai bulan Februari dan di akhir Februari pihaknya akan mulai lelang untuk kontruksi dengan target hingga akhir Maret 2022.
“Jadi di targetkan bulan April idealnya untuk groundbreaking pembangunan Jembatan Otista ini, sedangkan untuk anggaran sudah dialokasikan sebesar Rp 52 Miliar yang merupakan bankeu Provinsi Jabar” sebutnya.
Menyikapi rencana penutupan total itu, Wali Kota Bima Arya menyebut, untuk pengaturan lalu lintas akan diantisipasi oleh jajaran kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub).
Untuk itu, proyek ini perencanaannya harus matang, sebab jika April dialkukan groundbreaking maka dalam waktu 9 bulan targetnya akan selesai dibulan Desember tahun 2023.
Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan jembatan itu, Pemkot Bogor sudah sangat siap secara administratif. Termasuk pembebasan lahan sekitar jembatan tersebut.
“Sudah tercatat di BKAD dan proses pemberkasan untuk lelang manajemen konstruksinya sudah siap oleh Dinas PUPR Kota Bogor,” tegasnya.
Nantinya, jembatan yang tak jauh dari Tugu Kujang itu akan diperluas menjadi empat lajur, bahkan juga disediakan kontruksi jalur khusus trem sebagai antisipasi koridor trem di masa depan.
Bima Arya menegaskan, pelaksanaan proyek ini harus selesai tepat waktu. Sehingga untuk pengawasan harus dilakukan secara maksimal.
Selain itu, Bima Arya menginginkan agar untuk proses seleksi tender harus transparan dan tidak boleh terjadi gagal lelang.
