KABUPATEN BOGOR – Sebanyak 290 desa dari total 416 desa di Kabupaten Bogor menanti pencairan dana program Satu Miliar Satu Desa (SamiSade). Pemkab Bogor berdalih, jika pencairan masih menunggu teknis dari Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD).
’’Yang sudah masuk kas desa itu ada sekitar 290 desa, sisanya masih proses pencarian, untuk pengajuan mereka sudah,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Reynaldi, Rabu (9/11).
Dalam tahap pencairannya, kata dia, dibagi menjadi dua termin. Tahap pertama, pencairan 60 persen. Tahap kedua, 40 persen.
’’Tahap pertama itu dilihat dari usulan mereka harus selesai di minggu kedua Februari ini. Tapi di Perbup kita 75 persen itu mereka bisa mengajukan untuk pencairan tahap kedua,’’ katanya.
Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan anggaran sebesar Rp 395 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2022 untuk menyukseskan program Samisade tersebut.
Saat ini, sudah lebih dari 50 persen desa yang telah merasakan manfaat dari bantuan infrastruktur desa tersebut, namun waktu pengerjaan tahap pertama sangat mepet dengan akhir tahun anggaran 2022.
“Kami meminta tim pengawas agar betul-betul memperhatikan proses pengerjaannya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Teuku Mulya mengatakan, pihaknya sudah melakukan pencairan untuk 290 desa melalui kas desa dan telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
“Kami berpatokan dengan data DPMD
karena mereka yang memverifikasi dokumen teknis dan sebagainya,” ujarnya.
Untuk tahap pertama, BPKAD telah mencairkan dana Samisade sekitar Rp 157 miliar tersisa belum terserap Rp 238 miliar.
“Iya hitungan sementara, karena kan setiap desa pengajuan berbeda ada yang Rp 400 juta dan lainya,” lanjutnya.
Dia menambahkan, untuk desa yang belum melakukan pencairan masih dalam proses pengecekan administrasi baik dari berita acara dan sebagainya.
“Masih dalam proses mereka sudah mengajukan, data-data belum lengkap, mulai dari berita acara dengan lokasi tidak sesuai dan mereka harus melengkapi itu. Banyak administrasi yang harus kita rekonsiliasi lagi yah,’’ pungkasnya. (sfr/drx)
