JabarEkspres.com, BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, menyakini ketersediaan pangan lokal mampu memberikan sumbangsih untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Anggota DPRD Jabar, Faizal Hafan mengatakan, ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas, tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Terlebih, pemerintah daerah diyakini mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional.
“Ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat atau food sovereignty dan mandiri food resilience,” ujar Faizal di Bandung, Rabu, 19 Oktober 2022.
Faizal, yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Jabar itu menjelaskan, dari sisi pembiayaan ada program pemerintah pusat yang disiapkan untuk bisa diserap oleh masyarakat.
Yaitu program Pemprov dan Pemkab/Pemkot yang menyediakan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh pelaku sektor pertanian dengan bunga yang hanya sebesar tiga persen yang digulirkan hingga akhir tahun 2022.
Selain itu, plafon kredit KUR pada tahun 2022 juga ditingkatkan hingga Rp373,17 triliun dan plafon KUR Mikro (tanpa agunan tambahan) yang sebelumnya di atas Rp10 juta hingga Rp50 juta, ditingkatkan menjadi di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta.
“Pemerintah sudah membantu dengan meningkatkan plafon KUR menjadi sebesar Rp373,17 triliun pada tahun 2022. Sehingga Pemerintah Daerah bisa menggunakan baik untuk pengadaan alsintan maupun korporatisasi daripada pertanian,” jelasnya.
Sedangkan dari aspek kelembagaan, Faizal menjelaskan, ada upaya yang dilakukan pemerintah dengan membentuk Badan Pangan Nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021.
Lembaga ini diberikan kewenangan terkait pengelolaan cadangan pangan Pemerintah, pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, penguatan sistem logistik pangan, pengentasan wilayah rentan rawan pangan, pengembangan penganekaragaman pangan dan pengembangan potensi pangan lokal.
Faizal menjelaskan, untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), telah diterbitkan kebijakan pembelian gabah atau beras petani oleh Perum BULOG hingga stok CBP mencapai 1,2 juta ton setara beras.
Menurutnya, penugasan ini ditujukan untuk memperluas kapasitas Perum BULOG dalam menyerap produksi petani pada musim gadu tahun 2022, sekaligus mencegah jatuhnya harga di tingkat petani.
