PDIP Minta PKS Jangan Ikut Campur Urusan Parpol Lain soal Keterlibatan Politik Praktis ASN

Folmer menegaskan, apa yang dilakukan PDIP sejatinya tidak mengubah kebijakan pemerintah dalam PIP tersebut. Menurutnya, keputusannya sudah jelas, mendukung program yang digagas Presiden Joko Widodo.

“Namun jika dengan tatacara berpolitik yang dilaksanakan oleh PKS, apakah itu akan semakin menguntungkan, atau justru merugikan rakyat. Kita kembalikan saja pada aturan sosialisasi PIP,” tegasnya.

Ketua DPC Taruna Merah Putih Kota Bandung Sendi Lukmanulhakim menyatakan, jika PIP harus menyentuh seluruh kalangan masyarakat, utamanya yang tidak mampu. Hal ini agar anak bangsa mendapat pendidikan yang baik dan berkualitas. “Program Indonesia Pintar ini ditujukan bagi seluruh kalangan masyarakat dan bukan milik kelompok atau golongan tertentu,” katanya.

Sedangkan, Wakil Sekretaris DPC Banteng Muda Indonesia Kota Bandung Mochamad Hendra Maulana meminta PKS untuk sadar diri yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan politik mereka. Hal itu lantaran posisi mereka sebagai oposisi yang sempat menolak program tersebut di awal.

“Padahal sebelumnya mereka sempat menolak program tersebut, sekarang malah memanfaatkan untuk kepentingan mereka. Ada apa ini?” serunya.

Hendra berharap ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melibatkan ASN dalam kegiatan politik praktis. Dirinya pun meminta kepada para ASN di Kota Bandung untuk menjaga netralitas mereka.

“Saya berharap ini jadi pembelajaran politik bagi warga Bandung agar tidak ada lagi ASN yang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPP Generasi Muda (Gema) Keadilan yang merupakan organiasi sayap PKS, dalam potongan pernyataannya menyinggung Ketua DPC PDIP Kota Bandung.

“Kang Ahmad Nugraha perlu berkaca ke partainya sendiri. Bertebaran berita di media terkait para anggota dewan PDIP sosialisasi PIP dengan lokasi ada yang di kantor partai, di sekolah, dan juga di kantor pemerintah seperti aula kecamatan. Itu legal dan bukan pelanggaran. Termasuk ketika Nico Siahaan, anggota DPR RI dapil Kota Bandung dan Cimahi sempat menjadi anggota komisi X dari PDIP pun melakukan sosialisasi PIP di sekolah-sekolah Kota Bandung. Tidak ada tuduhan itu cara berpolitik tidak fair,” kata Presiden Gema Keadilan, Indra Kusumah, melalui akun Twitter, @GEMAKeadilanID. (bbs)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan