JabarEkspres.com, BANDUNG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu mengatakan, desakan tersebut dilakukan melalui Surat Terbuka yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Jabar untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jabar dan Presiden Republik Indonesia.
“Menindaklanjuti Aspirasi Rakyat Jabar yang telah Kami terima berkenaan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 3 September 2022 lalu, maka Kami Fraksi PKS DPRD Jabar telah menyerahkan Surat Terbuka untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata Haru di Ruang Fraksi PKS DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu, 7 September 2022.
Menurut Haru, kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang kesulitan, baik karena dampak Pandemi Covid-19, inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Kenaikan harga BBM bersubsidi, lanjut Haru, jelas memperparah kondisi tersebut khususnya masyarakat menengah bawah. Kenaikan harga BBM menunjukkan sikap tidak berempati kepada rakyat banyak.
Haru menyebutkan, di tengah-tengah kondisi perekonomian yang sulit, Pemerintah lebih memilih melanjutkan proyek Mercusuar yang belum tentu berkontribusi langsung bagi kesejahteraan rakyat bahkan dananya bersumber dari utang.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi menunjukkan ketidakberpihakan Pemerintah kepada rakyat kecil, karena justu memilih alokasi anggaran untuk proyek mercusuar tersebut,” ucapnya.
Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta Gubernur agar kebijakan umum anggaran perubahan 2022 dan APBD 2023 mengantisipasi dampak tambahan dan boleh jadi lebih parah selain terjadinya resesi global dan efek dari kenaikan BBM.
Proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung mensejahterahkan rakyat agar ditunda dan memprioritaskan program-program untuk kesejahteraan rakyat, seperti operasi pasar, menyediakan bansos dengan manajemen data penerima yang tepat sasaran, kegiatan stimulan untuk UMKM, serta penyederhanaan izin usaha.
“Sehubungan dengan alasan tersebut, Kami meminta Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk meneruskan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia yang Tercinta agar Mau Mendengar Jerit Susah Rakyat dan Segera,” ungkapnya.
Sebagai solusi, PKS akan membuat pasar murah selama tiga bulan dan akan diinstruksikan kepada seluruh Struktur dan kader PKS se-Jabar.
