JabarEkspres.com, BANDUNG – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Jabar pada Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran (TA) 2022 berfokus pada pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Anggota Bangar DPRD Jabar, R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menyebutkan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semester 1 Tahun Anggaran (TA) 2022 mencapai lima puluh persen.
Menurutnya, realisasi itu diprediksi bakal kembali meningkat. Terlebih, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp2,4 triliun.
“Anggaran yang direalisasikan sudah mencapai lima puluh persen. Ini kemungkinan akan meningkat disebabkan ada penambahan anggaran direncana perubahan itu sebanyak Rp2,4 triliun. Saya lihat sumbernya terbesarnya dari SILPA dan PKB Rp800 miliar,” kata Yunandar saat ditemui diruangannya, Senin, 5 September 2022.
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu, kondisi saat ini perlu diperhatikan meskipun program Pemda Jabar telah berjalan.
Apalagi, saat ini harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsisi naik. Hal tersebut dikhawatirkan mempunyai efek domino sehingga menyebabkan kenaikan angka inflasi.
“Harus melihat kondisi saat ini. Jika pertumbuhan ekonomi bagus tapi inflasinya tinggi, itu tidak terlalu berdampak di masyarakat. Artinya, harus ada pemulihan di sektor produksi dan distribusi. Agar barang terjaga, daya beli masyarakat pun tidak menurun,” hemat Yunandar.
Legislator Daerah Pemilihan 1: Kota Bandung – Kota Cimahi itu menjelaskan, banyak hal yang perlu dilakukan Pemda Provinsi Jabar.
Selain mengefektifkan sisi produksi, pun distribusi. Tujuannya agar bisa memotong rantai pasok dan mengurangi biaya pupuk yang kian mahal.
“Bagaimana pupuk ini bisa diproduksi secara lokal. Seharusnya bisa. Setiap produski, seharusnya punya pusat produksi pupuk. Kita bisa membangun pusat pupuk organik. Yang bersumber dari pertanian itu sendiri. Namun tidak pernah dilakukan oleh Pemda Jabar,” jelasnya.
Yunandar yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Jabar, menilai Pemda Jabar seolah tidak memikirkan soal pupuk.
Menurutnya, hanya melihat hasilnya saja. Sehingga setelah subdisi ditarik, petani tak bisa memproduksi. Alhasil, menambah biaya produksi dan menyebabkan inflasi.
Lebih lanjut, dia menyebutkan, per Agustus 2022 Indeks harga hasil produksi pertanian (IT) turun sebesar 0,28 persen dan Indeks harga yang dibayar petani (IB) turun sebesar 0,52 persen.
