BOGOR – Sebanyak 42 karyawan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang kini sudah berubah nama menjadi Perumda Trans Pakuan, bersama tim kuasa hukumnya curhat ke wakil rakyat terkait adanya upah yang mandek serta adanya dugaan pemberhentian secara sepihak oleh pihak PDJT terhadap karyawan.
Mereka menyampaikan aspirasi melalui audiensi dengan menyambangi DPRD Kota Bogor yang diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata pada Senin, 29 Agustus 2022.
Tim kuasa hukum karyawan PDJT, Roy Sianipar menjelaskan bahwa tujuan penyampaian aspirasi itu merupakan bagian dari perjuangan untuk memenuhi hak para karyawan yang hingga sampai saat ini belum diterima.
Padahal, sambung dia, sebelumnya pihak kuasa hukum dan karyawan sudah bertemu dengan wali kota dan wakil wali kota bogor, namun, ia menilai pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Kami dari tim kuasa hukum dan karyawan sudah melakukan komunikasi beberapa kali. Kami sudah memintai klarifikasi ke plt direktur PDJT untuk menanyakan status karyawan ini dan berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian industrial, tidak bisa hanya diselesaikan dengan audiensi saja,” ungkapnya kepada wartawan pada Senin, 29 Agustus 2022.
“Untuk itu kedatangan kami ke sini (DPRD Kota Bogor, red) untuk menyampaikan aspirasi ataupun masukan dan meminta petunjuk serta arahan dari DPRD Kota Bogor, mereka ini warga Kota Bogor yang memiliki hak,” imbuhnya.
Perwakilan karyawan PDJT, Fajar Cahyana menceritakan bahwa ia bersama 41 orang karyawan lainnya merasa ditipu oleh PDJT dan Pemkot Bogor.
Sebab, lanjut Fajar, pada 2016 pihaknya diminta untuk mengundurkan diri, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan. Tetapi, pada 2017, pihak PDJT yang saat itu dipimpin oleh Rachmawati mengeluarkan paklaring.
“Padahal kami tidak pernah membuat surat pengunduran diri, namun kenapa kami diberikan paklaring,” lirihnya.
Selain itu, Fajar juga mengaku bahwa ia dan rekan-rekannya belum menerima upah selama 6 tahun dan kini ia menuntut upah tersebut dan meminta bantuan dari DPRD Kota Bogor.
Tak hanya itu, ia juga membeberkan bahwa Wali Kota Bogor sempat berjanji akan menyelesaikan persoalan upah ini pada 2016 dan 2017.
