Tim Korsupgah KPK Jabar Evaluasi Penyerahan PSU di Kota Bogor

BOGOR – Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah II Jawa Barat melakukan percepatan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Tim KPK menyambangi Balai Kota Bogor, Selasa (26/07) untuk melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi. Tak hanya itu, mereka memonitoring dan mengevaluasi terkait PSU pengembang perumahan di Kota Bogor, hingga pensertifikatan aset barang milik daerah (BMD) dan optimalisasi pajak daerah.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, tantangan utama Kota Bogor penduduknya sekitar satu juta namun dikelilingi Wilayah Kabupaten Bogor yang memiliki lima juta penduduk. Kota Bogor bisa diibaratkan seperti ‘telur kuning ceplok’ atau seperti Vatikan di Eropa.

“Di wilayah sedikit ini, Pemkot Bogor berjibaku melakukan penataan kota, ada persoalan aset, ada persoalan serah terima PSU dan lainnya,” katanya dalam keterangan yang diterima Jabar Ekspres, Rabu (27/07).

Dia menguraikan, sangat sering warga bingung seolah-olah tidak tersentuh Pemkot padahal wilayahnya berada di Kota. Pihaknya pun kesulitan untuk menjelaskan kompleksitas regulasi yang ada, kewenangan yang ada dan alasan kenapa belum tersentuh. Mulai dari tidak bisa menghubungi pengembangan dan perlu waktu yang cukup lama untuk melacak pengembang.

“Dan sering kali diperburuk dengan sistem kearsipan Pemkot yang buruk. Padahal warga tidak bisa menunggu, ini sering terjadi di daerah perbatasan dan permukiman menengah kebawah,” dalihnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.