Airlangga Hartarto Apresiasi Jajaranya Atas Perolehan Opini WTP dari BPK RI

Menko Airlangga menegaskan, seluruh hasil audit laporan keuangan dan anggaran oleh BPK, terutama Program Kartu Prakerja akan terus didorong untuk diperbaiki berdasarkan catatan yang BPK berikan.

‘’ Yaitu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja,’’ kata dia.

Menko Airlangga Hartarto menuturkan, opini WTP di Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun Anggaran 2021 adalah standar wajib yang harus dilaksanakan terus menerus. Hal ini dilakukan agar pengawasan internal lebih baik dan tata kelola juga lebih baik.

‘’Saya menyambut baik catatan-catatan tersebut karena ini untuk kebaikan peningkatan tata kelola di Kemenko Perekonomian serta PMO Kartu Prakerja,” kata Menko Airlangga.

Menurutnya, Program Kartu Prakerja disebut government to people. Pada pelaksanaannya tidak dilakukan secara manual karena cakupannya begitu luas di seluruh Indonesia.

Program Kartu Prakerja banyak mendapatkan apresiasi. Sebab, program ini mampu menaikan kualitas sumber daya manusia. Khususnya dalam pengelolaan ekonomi digital dengan berbagai pelatihan.

Airlangga menambahkan, dalam mekanisme pelaksanaannya Program Kartu Prakerja dilakukan secara langsung dari pemerintah ke masyarakat dan tidak lewat Kementerian.

‘’Anggarannya juga tidak mampir dulu ke Provinsi atau Kabupaten, tetapi langsung dari ke e-wallet peserta,’’ucap dia.

‘’Inilah salah satu terobosan yang berbagai negara juga belum melakukan. Sehingga dari UNESCO, UNDP, juga dari World Bank ingin program ini direplikasi negara lain,” pungkas Airlangga Hartarto. (yan).

 


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *