JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan terus berupaya mengendalikan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Menurut Menko Airlangga Hartarto, saat ini PMK sudah menyebar di 19 provinsi. Untuk mengenadalikan penyebaraan penyakit menular ini, pemerintah juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas).
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menangani dan mengendalian kasus penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang berdasarkan data dari Kementerian Pertanian per 29 Juni 2022 telah menyebar di 19 Provinsi.
‘’Satgas Penanganan PMK di Tingkat Nasional melalui Keputusan Menko Perekonomian selaku Ketua Komite PC-PEN, yaitu Keputusan Nomor 2 Tahun 2022,’’ kata Menko Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Rabu, (29/6).
Berdasarkan data dari kementerian pertanian penyakit PMK sudah menyebar di 221 Kabupaten/Kota dengan jumlah hewan yang sakit terkena PMK sebanyak 289,430 ekor.
Untuk hewan yang sembuh sebanyak 94.575 ekor, Pemotongan Bersyarat 2.940 ekor, Kematian 1.722 ekor, dan yang sudah divaksinasi sebanyak 91.716 ekor.
‘’Perkembangan dan penanganan PMK ini didapat akan terus dilakukan evaluasi dan update,’’ kata Airlangga Hartarto.
Selain itu, Rakortas tersebut juga membahas mengenai penyiapan anggaran untuk penanganan penyakit PMK dengan mendatangkan vaksin.
Untuk pelaksanaan vaksin, saat ini sudah ada 3 juta dosis, dan untuk pelaksanaannya sudah dilakukan diberbagai daerah.
Pihaknya akan terus mendorong agar satgas yang bertugas di lapangan untufk bergerak cepat dengan cara melakukan vaksinisasi dan mengatur pergerakan distribusi hewan kurban.
Untuk Satgas Penanganan PMK diketuai oleh Kepala BNPB dan dibantu 5 Wakil Ketua dari Kementan, Kemendagri, Kemenko, TNI dan POLRI.
Satgas juga telah meninstruksikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota agar secepatnya melakukan pengendalian di wilayahnya masing-masing.
Sedangkan untuk penetapan daerah wabah PMK di 19 Provinsi akan di informasikan secara berkala termasuk realisasi penanganan dan pengendaliannya.
Pada kesempatan Rakortas tersebut Kepala BNPB Willem Rampangilei selaku Ketua Satgas mengatakan, untuk Struktur Organisasi Satgas di tingkat Provinsi dan juga di tingkat Kabupaten/ Kota, yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, POLRI, TNI, Asosiasi dan Pelaku Usaha, Akademisi serta unsur masyarakat lainnya.
Dalam strategi percepatan vaksinasi menjadi prioritas utama penyuntikan pada wilayah hijau dan diutamakan peternakan rakyat, serta strategi percepatan testing dalam penanganan PMK.
