BANDUNG – Perwakilan Kementerian Keuangan kembali mengumumkan Kinerja APBN Jawa Barat bulan Mei 2022 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah terkait pengelolaan APBN dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
APBN terus dijalankan secara adaptif dan fleksibel menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian global. Diharapkan, APBN dapat terus menjaga dan melindungi daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
Perkembangan kasus harian Covid-19 di Jawa Barat masih terkendali. Namun kemunculan varian baru perlu diwaspadai karena pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai. Akselerasi vaksinasi menjadi instrumen utama untuk transisi dari pandemi menuju ke endemi.
Terkendalinya pandemi semakin mendukung peningkatan mobilitas dan perekonomian, utamanya saat Idul Fitri, di mana antusiasme mudik melonjak setelah dua tahun pembatasan. Seiring terkendalinya pandemi Covid-19, tantangan dan risiko global bergeser ke arah peningkatan harga komoditas, memanasnya tensi geopolitik, serta percepatan pengetatan moneter AS.
Triwulan I 2022 perekonomian Jawa Barat tumbuh positif 5,61 persen dan diharapkan terus berlanjut di triwulan berikutnya. Bank Indonesia memprediksikan Perekonomian Indonesia tumbuh pada rentang 4,7 persen-5,5 persen (yoy) dampak eskalasi tensi geopolitik global.
Pemulihan ekonomi Jawa Barat masih tetap dibayangi tantangan dan risiko global, sehingga peran APBN sebagai shock absorber sangat diperlukan, dengan tetap memperhatikan kinerja APBN agar tetap sehat, sustainabel dan kredibel.
Menteri Keuangan, Sri Muyani dalam Siaran Pers APBN Kita tanggal 23 Juni 2022 menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tergantung lagi hanya dari sisi APBN, bahkan APBN sekarang bergeser sebagai instrumen untuk menjaga shock, tapi bukan lagi sebagai lokomotif utama untuk pertumbuhan ekonomi, karena mesin pertumbuhan sudah mulai menyala melalui konsumsi investasi dan ekspor.
Berdasarkan hal tersebut, Kinerja APBN yang semakin baik tetap dijaga agar dapat terus berfungsi secara optimal untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan serta menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pemulihan ekonomi dalam rangka mengatasi kenaikan harga-harga. Upaya Pemerintah tersebut dilakukan melalui peran fungsi APBN yang dilakukan melalui dua instrumen utama, yakni penerimaan dan belanja negara.
