Jenderal Andika Ingin Prajurit TNI Wanita Diperbanyak

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menilai banyak prajurit wanita TNI yang berprestasi tetapi kurang diberi kesempatan bergabung dalam pasukan, khususnya Batalyon Gerak Cepat Kontingen Garuda.

Oleh karena itu, Jenderal Andika mengeluarkan perintah kepada jajarannya agar melibatkan lebih banyak prajurit wanita dalam Pasukan Perdamaian Satuan Tugas Kontingen Garuda (Konga) TNI United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) 2022.

“Kita itu, misalnya, prajurit wanita di Batalyon tidak ada, tetapi kalau di penerangan ada, di perhubungan ada, tetapi sifatnya sebagi pendukung,” kata Panglima Andika saat menanggapi paparan Paban VIII/Operasi Luar Negeri Staf Operasi TNI dalam rapat di Jakarta sebagaimana disiarkan kanal Jenderal TNI Andika Perkasa di YouTube, Kamis (5/5).

Batalyon Gerak Cepat merupakan pasukan khusus yang memiliki satu peleton khusus wanita atau Female Engagement Team (FET).

Tidak hanya itu, Batalyon Gerak Cepat memiliki Joint Terminal Attack Controller (JTAC) yang bertugas mengkoordinasikan bantuan tembakan udara (air support).

Batalyon Gerak Cepat sebagaimana dijelaskan laman resmi TNI memiliki kemampuan dikerahkan secara bersamaan ke lima daerah atau titik berbeda.

Batalyon itu diperbolehkan menggunakan kekuatan senjata secara aktif demi melaksanakan mandat PBB yang di antaranya melindungi warga sipil (protection of civilian).

Jenderal bintang empat itu memerintahkan jajaran TNI mengevaluasi kembali rencana penugasan prajurit.

Dia meminta jajarannya memeriksa lebih teliti rekam jejak prajurit yang dipilih sebagai anggota Pasukan Perdamaian Unifil 2022.

“(Batalyon) Gerak Cepat yang berprestasi ada yang dari Papua atau Papua Barat. Jangan kemudian ada unsur yang tidak terlatih, tidak pernah melakukan tugas di sini, dan itu hanya akan membuat Satgas kita tidak optimal. Ini yang saya akan evaluasi,” kata Jenderal Andika.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu  tidak hanya mengevaluasi personel, tetapi memeriksa rancangan anggaran yang hendak diusulkan TNI ke PBB. Dia mengatakan usulan anggaran itu harus dibuat secara terperinci dan detail. Sebab, dia menemukan masih ada kebutuhan yang belum masuk dalam usulan anggaran, yaitu biaya inspeksi mesin pesawat secara berkala dan pemeliharaan KRI.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan