JAKARTA – Kelompok mahasiswa mulai menggeruduk area depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Mahasiswa dengan berbagai almamater terlihat berjalan kaki dari arah Jalan Palmerah Timur menuju Jalan Gerbang Pemuda, dan berakhir di Jalan Gatot Subroto.
Para mahasiswa ini terlihat dikawal oleh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo dan beberapa anggotanya di sekitar gedung DPR/MPR RI. Para peserta unjuk rasa ini tampak terlihat tertib sambil bernyanyi-nyanyi.
Meski begitu, sempat terlihat ada belasan pelajar diamankan oleh petugas. Mereka terindikasi menyusup di antara rombongan longmarch mahasiswa.
Para pelajar ini bahkan terlihat masih memakai seragam sekolah putih abu-abu. Mereka langsung dibawa ke tepi jalan oleh petugas lalu digeledah.
Hasil penggeledahan tidak ditemukan barang mencurigakan maupun benda berbahaya. Namun, untuk mencegah terjadinya kerusuhan, para pelajar ini langsung diamankan, dan dìlarang mengikuti unjuk rasa.
Diketahui, BEM SI akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta, Senin (11/4) besok. Aksi demonstrasi mahasiswa pada Senin besok direncanakan diikuti ribuan mahasiswa yang berasal dari 18 Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia.
“Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia melaksanakan Aksi Nasional Geruduk Istana Negara. Pada aksi nasional ini dihadiri oleh seluruh kampus se-Indonesia yang terdiri dari 18 kampus diantaranya, UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE DHARMA AGUNG, STIS AL WAFA, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, UNAND, UNRAM, PPNP, UNDIP, UNS, UNY, UNSOED, SSG dan STIEPER,” demikian keterangan BEM SI, dikutip dari akun Instagram @bem_si,” Minggu (10/4).
Koordinator BEM SI 2022, Luthfi Yufrizal menyampaikan terdapat enam poin utama dalam aksi demonstrasi mahasiswa. Salah satunya yakni mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas menghianati konstitusi negara,” ucap Luthfi. (jawapos-red)
