JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar memberikan Bantuan Langsung tunai (BLT) Minyak Goreng kepada 20,2 juta masyarakat dengan golongan kurang mampu.
Pemberian BLT ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang masih terdampak secara ekonomi akibat kondisi perekonomian global.
‘’Kita ketahui situasi geopolitik dunia konflik Rusia dan Ukraina memperburuk tekanan inflasi dan mengakibatkan lonjakan harga komoditas global terutama energi dan pangan,’’kata Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Senin, (4/4).
Melihat kondisi itu, perekonomian Indonesia terkena dampaknya, terutama pada kondisi perekonomian di dalam negeri. Namun di sisi lain nilai ekspor mengalami peningkatan.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo juga meminta untuk daftar keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan 2,5 juta PKL yang berjualan dengan menggunakan minyak goreng akan dibantu oleh pemerintah.
Secara teknis bantuan tersebut akan diberikan selama tiga bulan dengan besaran sebesar Rp100 ribu setiap bulannya dan dibayar di muka pada bulan April.
Selain itu, untuk bantuan PKH dan Kartu Sembako serta BLT Desa juga terus digulirkan oleh pemerintah.
Sedangkan untuk program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah (BSU) untuk (pekerja dengan) gaji yang di bawah Rp3,5 juta.
‘’Besarnya untuk tahun ini Rp1 juta per penerima dengan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun,” ungkap Airlangga.
Selain itu, direncanakan juga pemberian Bantuan Produkti Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp600 ribu per penerima yang diberikan kepada usaha mikro nonpenerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).
“Nanti akan juga diagendakan, besarannya Rp600 ribu per penerima. Ini sama dengan PKLWP dan sasarannya 12 jutaan (penerima),” ujarnya.
Dalam Surat Kepurusan Presiden (SKP) pemerintah juga meminta kepada jajaran terkait untuk memperhatikan harga pupuk yang melonjak naik.
Pupuk subsidi maupun non-subsidi, penggunaannya harus diprioritaskan pada komoditas prioritas, seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao.
Pupuk yang disubsidi juga mulai dibatasi, urea dan NPK. Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati 1.000 dolar (Amerika Serikat).
