BANDUNG – Kementrian Sosial RI menyalurkan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, pada Jumat (11/3/2022).Bansos
Bantuan yang diserahkan Kemensos bersama Wakil Ketua Komisi VIII Tb Ace Hasan Syadzily di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung senilai total Rp333.549.556.423.
Dalam kesempatan tersebut, Ace Hasan memastikan, Komisi VIII terus mendorong pada pemerintah agar bantuan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Komisi VIII bersama pemerintah mendorong agar anggaran program bantuan sosial dirasakan masyarakat. Negara harus hadir memastikan masyarakat tidak boleh ada yang kelaparan, tidak boleh ada yang kekurangan gizi, jangan sampai terlunta-lunta,” katanya.
Pencairan bansos ini dilakukan secara serentak di sejumlah daerah di tanah air
Selain di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, penyaluran juga dilakukan di Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon yang dihadiri anggota DPR RI dari Komisi VIII, Selly Andriani Gantina yang menyerahkan bantuan sosial sebesar Rp 427.712.838.300.
Sely Andriani Gantinal berharap, agar bantuan sosial yang diberikan dapat mendorong tumbuhnya anak-anak Indonesia yang hebat dan berprestasi tidak hanya di dalam negeri, namun juga di kancah internasional.
Sementara itu juga, di Tangerang, Kementerian Sosial bersama anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Rizal menyerahkan bantuan ATENSI, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)Program Sembako secara simbolis senilai total Rp 200.222.259.217.
Melihat langsung proses pencairan bantuan yang berjalan cepat dan simultan di seluruh pelosok tanah air, Rizal mengapresiasi langkah cepat Mensos.
“Kami mengapresiasi gerak cepat Mensos dalam percepatan penyaluran bansos khususnya di wilayah Tangerang Raya, dan umumnya di daerah lain. Menjadi tanggung jawab kita bersama dalam monitoring penyaluran bansos dan memastikan pemanfaatannya untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat,” kata Rizal.
Komisi VIII DPR RI meminta pendamping sosial ikut memastikan akurasi data kemiskinan. Permintaan ini ditekankan sebagai tindak lanjut koordinasi Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyempurnaan data penerima bantuan sosial (bansos).
Dikatakan Muhammad Rizal menyatakan, DPR telah sepakat dengan Mensos Risma untuk menyempurnakan data penerima bansos. Minimal 3 bulan sekali data penerima bansos akan diperbaharui.
