Fahmi menduga, Luhut hanya mengambil data berdasarkan 110 juta masyarakat yang aktif menggunakan media sosial. Padahal dari 110 juta pengguna media sosial tersebut tidak semua berbicara mengenai perpanjangan jabatan kepala negara.
“Mereka enggak semua ngomong tentang perpanjangan. Banyak yang ngomong soal entartaiment dan mereka enggak peduli soal isu itu. Jadi dari 110 juta paling yang ngomong hanya sedikit. Nah kalau di Twitter hanya 0.55 persen, jadi sepertinya salah persepsi, salah membaca data,” tuturnya.
Karena itu, Fahmi mempertanyakan klaim big data yang dimiliki oleh Luhut Bisar Pandjaitan tersebut. Sebab Lab 45 dan Drone Emprit tidak mendapatkan data total masyarakat yang berbicara di media sosial soal perpanjangan masa jabatan Presiden RI sebanyak 110 juta.
Baca Juga:Pameran Bertajuk Askara Amerta Serukan Toleransi dan Cinta Damai lewat Bingkai FotoPolri Beberkan Kronologi Penembakan dr Sunardi, Sempat Menabrak Mobil
“Jadi klaim soal 110 juta yang berbicara soal topik ini dari mana? Karena Lab 45 sama Drone Emprit susah mendapatkannya,” tegasnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu 2024 bedasarkan suara dari rakyat Indonesia.
“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-maca adari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” kata Luhut.
Luhut menuturkan, dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti di Pilpres 2019 lalu yang muncul ‘kecebong’ dan ‘kampret’.
Bahkan Luhut mengungkapkan dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024.
Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun. Karena itu, Luhut megatakan seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyakat mengenai keenganan Pemilu 2024 itu diselenggarakan. (jawapos-red)