PEKANBARU – Masalah Kemiskinan Ekstrem yang terjadi karena dampak Pandemi Covid-19 menjadi perhatian serius Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut Airlangga Hartarto, pemerintah terus menekan angka kemiskinan ekstrem dengan berbagai kebijakan stimulus perlindungan sosial dan program-program pemberdayaan.
‘’Kita targetkan harus mendekati nol persen, dan ini akan dilakukan pemerintah secara bertahap,’’kata Airlangga Hartato ketika menghadiri silahturahmi bersama Tokoh agama dan masyarakat di Provinsi Riau, Jumat, (25/2).
Untuk penanganan kemiskinan ekstrem pemerintah sudah mencanangkan 212 Kabupaten diseluruh Indonesia.
Berbagai program bantuan perlindungan sosial untuk masyarakat sudah disalurkan sejak awal bulan ini
Hal ini dilakukan membantu menurunkan kemiskinan ekstrem. Sebab, pada Maret mendatang, rencananya akan digelar survei nasional.
Airlangga Hartarto mengakui, kemiskinan ekstrem tidak bisa dihapuskan total, tetapi minimal angkanya sesuai dengan target roadmap yang disiapkan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan program kebijakan yang bersifat lebih produktif diberbagai sektor.
‘’Sektor pertanian, pekerjaan umum, transportasi dan pehubungan, serta kelautan dan perikanan,’’ucap Airlangga Hartarto.
Untuk sektor pertanian, saat ini pemerintah tengah merancang korporatisasi yang akan disinergikan antara pertanian dan perkebunan.
Pemerintah juga akan memberdayakan bank-bank syariah agar bantuan yang diberikan lebih maksimal dan menjangkau seluruh masyarakat.
‘’Program-program bertahap ini diharapkan mampu membuat perekonomian nasional kembali seperti sebelum pandemi Covid-19 melanda Tanah Air,’’tutur Airlangga.
Menko Perekonomian juga mengingatkan, pemerintah daerah saat ini masih diperbolehkan untuk melakukan kebijakan refocusing anggaran.
Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi dampak pandemi dengan mengalokasikan anggaran sebanyak 8 persen untuk perlindungan sosial dan penanganan Covid-19.
Untuk perlindungan sosial pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 420 triliun untuk dana Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Kendati begitu, untuk tahun depan pemerintah pusat tidak bisa melakukan intervensi lagi dan harus ada alokasi dari daerah.
‘’Jadi perlu disiapkan dari sekarang, supaya ke depannya tidak kaget jika ada perubahan dari kebijakan,’’ujarnya.
‘’Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa kembali ke situasi sebelum Covid-19 dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik,” Tambah Ketua DPP Partai Golkar itu. (red).
