Metropolitan Rebana Dinilai Kurang Sinkron dengan Aktivitas Ekonomi Lokal

Prof. Horas mengatakan, tiga infrastruktur besar di kawasan Rebana itu menjadi awal modal besar Jawa Barat. Untuk menjadi satu pusat pertumbuhan ekonomi baru selain Bandung Raya.

Menurut Prof. Horas, Rebana mempunyai arti sempit yang berada di tiga insfrasuktur. Tapi jika dalam arti besar, Rebana masuk Ciayu-Maja-Kuning, Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan-Kota/Kab Cirebon, Subang dan Sumedang (sebagian).

”Nah diwilayah itu akan dibangun 13 KPI (kawasan peruntukan industri). Pemerintah tentu sudah melakukan penelitian persiapan matang,” kata Prof. Horas.

”Jadi dunia bisnis dan pemerintah sudah siap. Tapi karena pandemi ini persiapannya agak ditunda satu sampai dua tahun kedepan,” imbuhnya.
Prof. Horas menjelaskan, tujuan riset ini ada empat.

Dalam rangka pengembangan Rebana. Pertama ingin mengetahui karakteristik struktur ekonomi dari 7 kota/kab yang sebagian wilayahnya masuk rebana.

”Setelah tahu karekteristik itu, lalu dibandingkan. Kira-kira karekteristik ini maching (cocok) tidak dengan pengembangan rebana yang direncanakan,” jelasnya.

Tujuan kedua, jika pemerintah ingin menjadikan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Maka dirinya berpikir pertumbuhan ekonomi inklusif apa yang ingin dibayangkan kedepan?

Sebab, pertumbuhan ekonomi itu kalau sekedar mengejar angka, maka didalamnya belum tentu ada aspek pemerataan pendapatan.

”Ekonomi inklusif kan lawannya ekslusif. Jadi inklusif itu inginnya tuh yang besar tumbuh, yang kecilpun tumbuh. Jadi tujuan penelitian kedua ingin mengetahui apakah entitas bisnis yang kecil disana itu bisa disandingkan dengan usaha besar,” tambahnya.

Tujuan ketiga, dirinya memotret SDM dari sisi makro. Karena tentu Rebana ini yang di undangnya investasi besar terintegrasi, terkonektivitasnya tinggi, bahkan menggunakan teknologi cukup tinggi.

”Nah ini SDM di ketujuh kota/kab itu kira-kira kesiapannya seperti apa,” sambungnya.

Tujuan keempat, tutur dia, tentang infrastruktur. Sebab, itu ada yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat maupun provinsi. Tapi ada juga struktur yang sifatnya suplemen yang menjadi tugas pemerintah kota/kab.

”Kami juga ditujuan penelitian keempat ingin mengetahui apakah supporting insfrastruktur ini punya dampak yang netral, positif atau negatif terhadap keberadaan IKM disana,” tuturnya.

Lebih lanjut, Prof. Horas memaparkan, dari hasil riset pada tujuan pertama, karakteristik struktur ekonomi dari 7 kota/kab yang sebagian wilayahnya masuk rebana bercorak pertanian dan perdagangan.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan