Konversi LPG ke Kompor Induksi, Subsidi Energi Jadi Lebih Tepat Sasaran

“Bagaimana masyarakat kecil menikmati. PLN memiliki data rumah yang sesuai dengan nama dan alamatnya. Masing-masing di rumah ada meterannya. Itu bisa kita manfaatkan,” kata Bob.

Bob menyebutkan, PLN tengah mengkaji bagaimana memaksimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penyaluran subsidi ini nanti. Selain itu, PLN juga akan mengusulkan kepada pemerintah untuk reformasi tarif yang lebih sederhana untuk penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Kita sudah diskusikan dengan regulator, dalam hal ini Kementerian ESDM. Atau bisa juga kita memanfaatkan digitalisasi, kompor listrik sekarang sudah digital juga jadi bisa ditandai untuk menyalurkan subsidi yang tepat sasaran,” imbuhnya.

Terkait dengan arahan Presiden RI, Bob menambahkan, PLN saat ini fokus mengampanyekan keunggulan memasak dengan kompor induksi yang nyaman, mudah, tidak berbahaya, bahkan aman untuk anak-anak. Selain itu, penggunaan kompor listrik juga terbukti lebih murah, karena tingkat efisiensinya tinggi.

“Bahasa mudahnya kalau memasak air dengan kompor listrik dan gas, maka waktu yang dibutuhkan untuk memasak menggunakan listrik lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Dari pandangan sekilas kalau kita masak, wajan/panci langsung menempel dengan kompor sehingga panasnya tidak terbuang, sementara kompor gas ada jaraknya, itu ada yang terbuang panasnya,” paparnya.

Senada, Ekonom Indef Abra Talattov menilai program konversi dari kompor LPG ke kompor induksi ini tidak hanya mengurangi defisit neraca perdagangan, tetapi juga menjaga ketahanan energi kita. Dia pun melihat manfaat positif konversi kompor induksi ada dari sisi subsidi.

“Harga LPG subsidi selama 14 tahun harganya tidak pernah berubah. Jadi gap antara LPG subsidi dan tidak sekarang sudah sekitar Rp 5.300 per kg. Jadi sangat wajar, hampir 60 persen masyarakat yang tidak berhak turut menikmati LPG bersubsidi. Kalau dibiarkan terus, subsidi energi yang diberikan pemerintah akan terus tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Maka dari itu, Abra pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi subsidi energi. Dari satu sisi mengurangi ketergantungan kepada LPG, kemudian juga mempertajam subsidi energi yang lebih tepat sasaran.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan