JABAR EKSPRES – Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan pendapatan. Hal itu untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah di tengah krisis fiskal.
BUMD adalah salah satu sumber pundi-pundi pendapatan daerah di luar sektor pajak. Sejauh ini, pendapatan daerah cukup bertumpu pada sektor pajak. Baik pajak kendaraan bermotor maupun pajak lainnya.
Nah di Jawa Barat ini, Pemprov telah menanamkan sejumlah saham kepada sekitar 41 BUMD. Baik saham secara mayoritas, ataupun saham yang berkolaborasi dengan stakeholder lain.
Baca Juga:Come See Mie Fest 2026 Hadir di Bandung, Mie Sedaap Sajikan Pengalaman Imersif dan Inovasi RasaPerta Arun Gas Jadikan Indonesia sebagai The Largest Re-Export Loading Market LNG Dunia
Karena itu diharapkan BUMD yang ada bisa memberi imbal balik. Dalam hal ini khususnya setoran langsung dalam bentuk dividen.
Sejauh ini setoran dividen belum seluruh BUMD maksimal. Hanya sebagian yang rajin, misalnya yang diandalkan adalah Bank BJB.
Beberapa masih nol setoran karena masih merugi. “Kami dorong bisa memberi kontribusi maksimal. Misalnya dividen, ” katanya, Sabtu (25/7).
Politikus PKS itu melanjutkan, salah satu yang bisa dioptimalkan adalah aset. Karena BUMD tidak sedikit yang memiliki aset. Misalnya Jasa Sarana, Jaswita Jabar maupun BIJB Kertajati. “Mudah mudahan ini bisa jadi solusi peningkatan pendapatan daerah, ” sambungnya.
Komisi III DPRD Jawa Barat sendiri juga rajin melakukan monitoring kepada BUMD yang ada di Jawa Barat. Bahkan pemantauan secara langsung ke kantor – kantor cabang. Itu juga bagian cara untuk mengetahui permasalahan aktual dan langsung yang dialami BUMD.
Di sisi lain, berikut rincian realisasi APBD 2026 yang sempat dipaparkan dalam pertemuan antara TAPD dengan Badan Anggaran beberapa waktu lalu. APBD 2026 per 29 Juni 2026. Pendapatan daerah dari target Rp 30,11 triliun terealisasi Rp 12,26 triliun atau baru 40,72 persen. Lalu belanja daerah teralisasi Rp sekitar 11 triliun dari rencana Rp 29 triliun atau 39,66 persen.
Penerimaan pembiayaan dari target Rp 380,82 miliar terealisasi Rp 186,40 miliar atau 48,95 persen, dan pengeluaran pembiayaan terealisasi sekitar 316 miliar dari proyeksi Rp 666 miliar atau 47,53 persen.(son)