BANDUNG – Pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang diakomodir oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 perlu diperhatikan.
Hal tersebut diungkapkan pengamat kebijakan publik sekaligus ekonom Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi kepada Jabar Ekspres di Kota Bandung, Minggu (21/11).
Dari sisi pendapatan, ketua harian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jabar itu mengatakan, Pemda Jabar perlu mencermati potensi pendapatan daerah yang belum dioptimalkan.
“Saya rasa Pemda Jabar perlu mengoptimalkan potensi pendapatan-pendapatan yang belum tergali. Seperti Pajak Air Permukaan (PAP),” katanya.
Kemudian, ucap Bang Acu–Sapaan Akrab Acuviarta Kartabi, Pemda Jabar pun harus mengevaluasi relaksasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikemas melalui Triple Untung + oleh Bapenda Jabar.
“Dampaknya harus dievaluasi. Apakah masih efektif atau tidak,” ucapnya.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan perkembangan ekonomi kedepan yang telah diestimasikan positif (optimis bersama). Maka akan terjadi kenaikan pendapatan masyarakat dan kendaraan.
“Harus berkorelasi positif terhadap kenaikan dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama. Itu saya kira menjadi hal yang penting untuk diperhatikan disisi pendapatan,” hematnya.
Tak hanya itu, Acuviarta pun menyoroti pendapatan daerah yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, Pemda Jabar pun harus mengevaluasi dampak dari kinerjanya. Terlebih dalam kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Saya kira ini menjadi persoalan yang setiap tahun dan penting untuk diperhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan maka itu akan menambah kualitas permasalahan kedepan,” tegasnya.
Ketika sudah dievaluasi, lanjut dia, diharapkan BUMD kedepannya bisa mendapatkan kinerja yang baik. Sehingga mempuyai korelasi terhadap pendapatan daerah. Khususnya di sisi deviden yang disampaikan kepada Pemda.
Masih dari sisi pendapatan, Acuviarta pun meminta Pemda Jabar untuk mengoptimalkan penerimaan dana perimbangan. Baik dari perhitungan bagi pajak, Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Alokasi Khusus (DAK) kedepannya lebih ditingkatkan.
Dari sisi belanja, Acuviarta melihat persoalan yang kerap dilakukan Pemda Jabar setiap tahunnya yaitu penyerapan anggaran.
“Kita melihat belanja daerah persoalannya dari tahun ke tahun ada penyerapannya selalu terakhir. Ini harus menjadi pertimbangan,” katanya.
